JAKARTA - Aparat kepolisian membubarkan acara kumpul-kumpul para korban tragedi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada 1965. Alasannya acara tersebut terancam digeruduk oleh Pemuda Pancasila (PP) dan Front Pembelas Islam (FPI).

Ketua Simposium Nasional Tragedi 1965, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengatakan, tindakan tersebut sudah menjadi kewenangan aparat keamanan untuk menyelidiki dugaan acara tersebut akan digeruduk oleh organisasi masyarakat (ormas).

"Itu berada di wilayah keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan politik," ujar Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu sudah memprediksi jika acara tersebut akan banyak pro dan kontranya. Pasalnya, masalah pelanggaran HAM merupakan isu yang sangat sensitif.

"Kami menyadari bahwa itu adalah sebuah topik isu yang sensitif," katanya.

Walaupun nantinya akan ada penolakan, sambung Agus, pihaknya akan tetap menyelenggarakan Simposium Nasional lantaran sudah mendapatkan restu dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan. Terlebih masalah keamanan juga akan ditanggung oleh mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.

‎"Jadi pastinya akan sebagian jadi tanggung jawab Menko Polhukam," pungkasnya.

Diketahui, acara tersebut direncanakan akan dihelat 18-19 April 2016 di Jakarta dan akan membedah masalah tragedi 65 dengan menghadirkan para korban belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah. Acara tersebut diselenggarakan untuk mencari solusi atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. (okezone.com)