Sehingga dirinya berargumen tentang sistem pendukung dan membuat surat klarifikasi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan tidak pernah diperiksa. "MKD datang ke kita hanya concern soal mekanisme di MKD yang belum selesai dan menyampaikan karena banyak masalah, maka lebih baik berhati-hati. Kalau ada keputusan MKD saya harusnya terima," imbuhnya.

Kedua, PKS mempermasalahkan pernyataannya yang meminta DPR membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, tuduhan tersebut tak memiliki alat bukti karena selama ini DPR selalu mengikuti keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal revisi UU KPK.

"Sikap DPR, kalau Presiden enggak mau, kita juga enggak mau, dan delik ini dikarang belakangan, saya tak pernah dipersoalkan ini," ucapnya.

Ketiga, tuduhan bahwa Fahri "pasang badan" soal pembangunan gedung baru DPR. Fahri beralasan, dia selama ini dipilih sebagai Ketua Tim Impelentasi Reformasi DPR yang disahkan dalam paripurna yang juga diikuti Fraksi PKS. Anehnya, selama ini jabatannya itu tak pernah dipermasalahkan oleh partai.

"Saat ditunjuk dan dalam paripurna ada PKS dan semua setuju tidak ada interupsi soal pembentukan tim ini, dan di sini saya dibilang pasang badan. Saya hanya mempresentasikan ide besar dan dengan itu lahirlah satu konsep dasar yang disepakati paripurna, PKS ada di paripurna, tidak ada interupsi, delik datang belakangan buat saya," ungkapnya.

Keempat, Fahri membantah dituding mengejek para anggota dewan yang menolak revisi UU KPK sebagai orang yang sok pahlawan. "Kalau kita saling kritik kok jadi dosa besar? Kenapa kalau Mister Tiffatul sendiri yang berkali kontroversi bukan dosa besar?" sebutnya.

Kelima, Fahri juga membantah pernah menyebut tunjangan DPR selama ini kurang.

Keenam, Fahri juga tak terima disalahkan karena membela mantan Ketua DPR Setya Novanto. Menurutnya, selama ini Setnov tak pernah melakukan kesalahan karena Kejaksaan juga sudah menghentikan kasus tersebut.

Belum tuntas urusan hukum terkait pemecatan Fahri Hamzah, PKS justru menunjuk Ledia Hanifa menggantikan Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI. Ledia Hanifa merupakan wakil rakyat yang ditempatkan PKS sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Namun, proses tersebut tak bisa dilakukan sebelum adanya putusan hukum mengingat Fahri menggugat ke PN Jaksel. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 47 Tahun 2014.

"Selama proses gugatan masih berjalan, belum inkracht (berkekuatan hukum tetap) maka Pak Fahri enggak bisa di-PAW (pergantian antar-waktu). Kebetulan proses keppresnya naik di kita," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Proses pemecatan Fahri Hamzah masih terus bergulir, namun berbagai persoalan kian meruncing, hingga sejumlah kader di daerah ikut angkat bicara. Tak sedikit dari mereka yang pro dan kontra terhadap keputusan pemecatan tersebut. Termasuk peluang Fahri berlabuh ke partai lain hingga munculnya tudingan Fahri adanya motif tertentu di balik pemecatannya.

Namun, proses hukum masih bergulir, dan biarkan hukum yang menentukan siapa yang salah dan benar. Publik pun menunggu. (okezone.com)