JAKARTA - Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Hanura meminta KPK segera menjelaskan kasus yang menimpa kadernya itu.

"Tadi saya minta KPK segera menjelaskan ke publik apa yang menjadi dasar penangkapan," ujar Ketua DPP Hanura, Benny Ramdhani, ketika dimintai konfirmasi, Selasa (30/4/2019).

Menurut informasi yang diterima Benny, Sri Wahyumi ditangkap saat sedang berdinas. Belum jelas kasus apa yang menjerat Sri Wahyumi
"Itu penangkapan, bukan OTT. Lagi acara di suatu daerah tiba-tiba dia ditangkap petugas KPK dan dibantu Brimob Sulut," kata Benny.

"Memang dulu isu yang beredar penggelapan APBD. Harus dijelaskan secepatnya oleh KPK apa yang jadi alasan penangkapan terhadap bupati Talaud," sambungnya.

Hanura belum menentukan apakah akan memberikan bantuan hukum atau tidak untuk Sri Wahyumi. Namun menurut Benny, partainya menghormati proses hukum yang dijalani KPK.
"Karena ini bukan OTT. Kalau hanya penangkapan jangan-jangan dia hanya diperiksa lalu dikeluarkan," tuturnya.

Lantas apa yang akan dilakukan Hanura bila Sri Wahyumi terbukti melakukan korupsi?

"Kalau benar, kita tak akan mentolerir segala bentuk kejahatan korupsi, baik kader maupun pengurus partai," jawab Benny.
Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi, hari ini. Sri diduga menerima hadiah barang-barang mewah.

"Diduga hadiah yang diberikan berupa tas, jam dan perhiasan berlian dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Selasa (30/4).

Barang-barang mewah itu diduga diterima Sri terkait pengadaan proyek di daerahnya. KPK menyebut selain Sri, ada seorang lagi yang ditangkap tetapi belum disebutkan identitasnya.

Politik