JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar kasus praktik suap atau korupsi di tubuh Kejaksaan yang kali ini melibatkan seorang oknum jaksa yakni Fahri Nurmallo (FN), serta beberapa rekannya dalam kasus penyalahgunaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Subang.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, beberapa kasus korupsi yang akhir-akhir ini melibatkan oknum jaksa semakin memperburuk kinerja Kejaksaan di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menjadi penilaian tersendiri menjelang reshuffle.

"Dugaan keterlibatan oknum kejaksaan tinggi DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam dua peristiwa OTT kasus korupsi oleh KPK semakin memperburuk kinerja Kejaksaan," ujar Masinton, dalam pesan singkatnya kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Sebelumnya, kata Masinton, menurut laporan kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), lembaga Kejaksaan juga telah mendapatkan raport merah karena, dinilai tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan.

"Padahal, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikeluarkan Kemenpan RB tahun 2014 dan 2015 terhadap Kejaksaan Agung, nilainya selalu C (buruk)," tandasnya.

Perlu diketahui, KPK akhirnya melakukan penahanan terhadap Fahri Nurmallo (FN) pada Selasa, 12 April 2016, Fahri sendiri adalah ketua tim jaksa yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang yang telah dipindahtugaskan ke Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu, tiga tersangka lain yaitu Bupati Subang Ojang Sohandi, jaksa di Kejati Jabar, Devyanti Rochaeni dan Lenih Marliani, juga telah ditahan. Ojang ditahan di Rutan Polres Jaktim, Devyanti ditahan di Rutan KPK, dan Lenih ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jaktim. Satu tersangka lainnya yaitu Jajang Abdul Kholik merupakan terdakwa dan ditahan oleh pihak Kejati Jawa Barat. (okezone.com)