JAKARTA-Partai Golkar bakal menggelar Munas pada April mendatang sebagai forum untuk memilih ketua umum periode 2016-2021. Ketua Umum Partai Golkar mendatang tentunya harus bisa menjaga kepercayaan publik.

Pengamat Politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi berpendapat, kader-kader Partai Golkar harus pintar membaca sinyal Istana atau Presiden Jokowi terkait nasib Golkar. Ketua Umum Partai Golkar ke depannya, harusnya sosok yang dapat memimpin partai dan menjaga kepercayaan publik.

"Presiden Jokowi pasti menginginkan yang seperti itu (dapat dipercaya). Dia tak nyaman dengan orang yang tak memenuhi kriteria tersebut," kata Kristiadi saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/2).

Menurut dia, sangat penting dilakukan proses transparansi menjelang hingga pelaksanaan Munas. Golkar harus mengungkapkan ke publik siapa saja yang memiliki hak pilih. "Harus transparan terbuka," ucapnya.

DPD-DPD harusnya pintar membaca sinyal ke mana Istana akan cenderung menentukan pilihannya kepada calon ketua umum Partai Golkar. Sebab, stabilitas Partai Golkar sangat dibutuhkan supaya pemerintah fokus menjalankan program-programnya.

Ada sejumlah nama yang bakal maju sebagai ketua umum Partai Golkar dalam Munas mendatang. Seperti Setya Novanto, Ade Komarudin, Idrus Marham, Mahyudin, Airlangga Hartarto dan lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui sempat marah besar ketika kasus pencatutan nama atau Papa Minta Saham yang menyeret Setya Novanto. Jokowi menyebut tak masalah disebut sebagai presiden gila, presiden saraf, hingga presiden keras kepala.

"Saya enggak apa-apa dikatain presiden gila, presiden sarap, presiden koppig. Enggak apa-apa," kata Presiden Jokowi.

"Tapi, tapi tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara lain," katanya. Politik