Minggu, 19 Apr 2026
  • Home
  • Politik
  • Kadishut dan Karo Hukum Tak Hadir, RDP Terpaksa Ditunda

Kadishut dan Karo Hukum Tak Hadir, RDP Terpaksa Ditunda

Laporan: Afdal Aulia
admin
Selasa, 28 Jan 2020 12:36
Sejumlah anggota komisi I DPRD Riau kecewa RDP soal sengketa lahan batal dillasanakan karena ketidakhadiran pihak eksekutif.
PEKANBARU-  Komisi I DPRD Riau terpaksa menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Biro Hukum Setdaprov Riau terkait eksekusi lahan PT Peputra Supra Jaya (PSJ). 

"Kepala Dinas LHK berhalangan hadir karena informasinya lagi ada urusan dengan KPK di Jakarta. Kalau Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau tidak ada keterangan kenapa tidak hadir, "jelas anggota komisi I DPRD Riau, Zulfi Mursal, Senin (27/1/2020).

Meskipun Kejari Pelalawan juga tidak hadir lanjut Zulfi, komisi I tidak akan mengundangnya lagi dalam RDP yang akan digelar komisi I pada Rabu (29/1/2020).

 "Kita akan agendakan kembali RDP pada Rabu (29/1/2020). Kejari Pelalawan tidak akan kita undang lagi karena mereka sudah memberikan keterangan secara tertulis, "ujarnya.

Terkait rencana komisi I berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) RI, pada Selasa (28/1/2020), Zulfi mengatakan akan tetap dilakukan meskipun tujuan dari RDP ini untuk memperkaya wawasan  anggota komisi I saat berkonsultasi dengan MA RI.

"Konsultasi tetap kita gelar dengan MA RI, karena sudah terjadwal dan bahannya yang akan dibawa konsultasi kami rasa sudah cukup, "kata mantan ketua DPRD Kabupaten Siak.

Ketua FPAN DPRD Riau mengatakan persoalan eksekusi lahan PT PSJ seluas 3320 hektar ini ada yang janggal karena keputusan incraht MA RI berupa pidana tidak ada perintah pembersihan lahan yang saat ini merupakan kebun kelapa sawit ada yang milik masyarakat. 

"Penebangan kelapa sawit milik masyarakat kenapa harus ditebang, ada sekitar 700 Kepala Keluarga (KK) yang menggantungkan hidup di kelapa sawit ini. Kalau mereka tidak bisa lagi mencari nafkah tentunya akan jadi persoalan sosial bagi Pemprov Riau," imbuhnya.(afd)

Pekanbaru#pekanbaruDprd provinsi riau
Berita Terkait
  • Kamis, 12 Mar 2026 10:38

    Mobil Dinas Tak Boleh Dipakai Mudik, Pemko Pekanbaru Siapkan Sanksi

    PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik pada perayaan Idulfitri 1447 Hijri

  • Rabu, 11 Mar 2026 15:33

    Pawai Obor dan Mobil Hias Bakal Semarakkan Takbir Keliling Pemko Pekanbaru

    PEKANBARU -  Suasana malam kemenangan Idulfitri 1447 Hijriah di Kota Pekanbaru dipastikan bakal semakin semarak. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menggelar takbir keliling yang akan dira

  • Sabtu, 28 Feb 2026 09:30

    Kuota Sahur On The Road Pekanbaru Ditingkatkan Jadi 1.500 Ojol

    PEKANBARU â€" Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menambah kuota peserta kegiatan Sahur On The Road menyusul tingginya antusiasme para pengemudi ojek online (ojol). Dari rencana awal 1.000 peserta, kini

  • Rabu, 25 Feb 2026 11:51

    Pj Sekda Ingot Ahmad: Standarisasi Dapur MBG di Pekanbaru Kini Lebih Selektif

    Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara resmi meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru

  • Rabu, 09 Jul 2025 11:18

    DLHK Pekanbaru Evaluasi Kinerja LPS Usai Sebulan Beroperasi

    PEKANBARU (CAKAPLAH) - Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Reza Aulia Putra, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap kinerja LPS setelah satu

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak