Jumat, 26 Jun 2026
  • Home
  • Politik
  • Komisi B DPRD Kepulauan Meranti Desak Pemda Realisasikan Pembangunan

politik

Komisi B DPRD Kepulauan Meranti Desak Pemda Realisasikan Pembangunan

Laporan: Roy Rudi
Jumat, 13 Mei 2016 14:25
Internet
Dedi Putra SHI

SELATPANJANG - Dedi Putra SHi Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar segera merealisasikan Pembangunan secepatnya.

Sebab ia sangat khawatir jika pembangunan tidak segera direalisasikan, pemerintah pusat tidak akan lagi menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Meranti.
 
Dedi mengakui untuk membangun infrastruktur di Meranti butuh dana yang cukup besar, sehingga itu perlu dicarikan solusinya. Namun, untuk membangun infrastruktur Pemkab Kepulauan Meranti mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi total sebesar Rp 200 milyar.

Menurut Dedi, jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dana pembangunan infrastruktur yang digunakan dari APBD Meranti.

"Tahun ini biaya pembangunan yang dikeluarkan dari APBD hanya Rp 20 miliar saja. Artinya, pemerintah saat ini sangat tergantung pada bantuan provinsi dan pusat," ujarnya.

Ia juga mengatakan, agar Pemkab segera mempercepat pengerjaan khusus proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBN. Hal ini untuk meminimalisir adanya pengerjaan proyek yang terkesan dipaksakan dan hasilnya asal-asalan. Dedi khawatir jika proyek yang dibiayai APBN tidak maksimal akan berpengaruh terhadap bantuan pembagunan Meranti pada tahun mendatang.

"Sebelumya kita sudah teriak-teriak minta bantuan dana pembangunan ke pusat, jika proyek tidak selesai tentu pusat tidak mau lagi membantu pembangunan daerah ini," ujar Dedi.

Memang, lanjut Dedi, pembangunan akan berkembang bila kabupaten memiliki  program provinsi. Hal ini karena infrastruktur yang dibutuhkan akan dibangun bersama bila ada kegiatan provinsi. Jadi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan tersebut dibantu pemerintah pusat dan provinsi.

"Kami dari Komisi B sudah berusaha mengawal usulan Pemkab ke DPRD Provinsi, seperti pengajuan peningkatan status jalan dan lainnya. Namun SKPD juga harus segera membuat Feasibility Study dan Derail Engineering Design (DED)," katanya. (roy)

Politik
Berita Terkait
  • Rabu, 26 Nov 2025 09:37

    Dewan Kehormatan PWI Riau Minta Wartawan Tidak Terseret Kepentingan Kelompok

    Pekanbaru-Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PWI Riau, H Zufra Irwan SE, MM mewanti-wanti wartawan untuk tidak terjebak dengan kepentingan politik tertentu atau kelompok tertu menyikapi sikap tegas yang akh

  • Selasa, 04 Nov 2025 05:26

    AMSI Riau Soroti Penunjukan PLT Ketua DPD Golkar Riau: Intervensi DPP Dinilai Rusak Proses Konsolidasi Kader

    Pekanbaru-Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI) Riau menyoroti langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Gol

  • Senin, 27 Okt 2025 10:17

    H.Darnil Pimpin DPD Hanura Riau

    Pekanbaru-Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Riau dan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV se-Riau, di Hotel Grand Central Pekanbaru, Sabtu (25/10/2025).

  • Kamis, 04 Sep 2025 13:45

    Sahroni Mundur dari DPR RI? Begini Kata NasDem

    Ahmad Sahroni dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Pengunduran diri itu disebut-sebut sebagai buntut dari kekisruhan dalam beberapa hari terakhir. Sahroni sendiri sudah dinon

  • Kamis, 04 Sep 2025 11:40

    Uya Kuya dan Eko 'Patrio' Terima Keputusan Tak Dapat Gaji

    Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kondisi terkini Eko Hendro Purnomo alias Eko “Patrio” dan Surya Utama atau Uya Kuya setelah keduanya dinon

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.