Erwin Fernando Nababan

Plang Kawasan Hutan SM Balai Raja yang Baru-baru Ini terpasang

PINGGIR - Cerita terkait dengan persoalan sengketa lahan khususnya di wilayah kecamatan Pinggir, dan umumnya di wilayah kabupaten Bengkalis, sepertinya tidak akan pernah ada habisnya. Baik itu sengketa lahan antar warga, atau pun warga dengan para perusahan atau pengusaha pengelolah hutan yang memiliki SK Kementerian terkait.

Terkait dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Bengkalis beberapa waktu lalu telah membentuk Pansus Monotoring dan Identifikasi Sengketa Lahan. Yang mana pansus yang di ketuai oleh H.Azmi Rozali, tersebut nantinya akan mencoba menyelesaikan berbagai konflik lahan antara perusahan-perusahan yang memegang SK Menteri dengan masyarakat. Dan juga konflik lahan kawasan hutan dengan masyarakat.

Diantaranya seperti di wilayah kecamatan Pinggir, yakni konflik lahan antara masyarakat dengan adanya kawasan hutan SM yang telah memiki surat penetapan SK Kementerian Kehutanan.

Dengan alasan itu semualah, masyarakat desa Pinggir dan desa Buluh Apo terpantau awak media(14/6/2016) akan melayangkan surat gugatan dan peninjauan kembali atas penetapan kawasan hutan SM Balai Raja oleh Kementerian Kehutanan.

Harianto Rambe, selaku tokoh masyarakat desa Buluh Apo, saat di temui awak media(14/6) dengan tegas akan mendukung dan berupaya penuh perjuangkan masyarakat untuk mengungat SK Kementerian kehutanan atas hutan SM Balai Raja tersebut.

"Kita berharap agar SK Kementerian tersebut di tinjau kembali. Masyarakat sudah ramai dan banyak kampung penduduk di dalam hutan ini. Kenapa masih saja di tetapkan sebagi hutan kawasan SM Balai Raja. Atau apa karena tidak membuat laporan sebenarnya para petugas kehutanan yang bertugas di wilayah Balai Raja ini, "terang Harianto Rambe.

"Kita berharap seluruh masyarakat yang berada di kawasan SM Balai Raja ini dapat selalu bersatu untuk menggugat SK Kementerian tersebut. Sebelumnya kita akan layangkan juga surat peninjauan kembali kepada pihak kementerian kehutanan atas SK Kementerian atas penetapan Kawasan Hutan SM Balai Raja. Namun keseluruhanya kita serahkan kepada bapak-bapak DPRD Kabupaten Bengkalis melalui pansus sengketa lahan tersebut, "tegas Harianto Rambe. (win)