Selasa, 07 Jul 2026
  • Home
  • Politik
  • PKS: Tak Etis PDIP Perintahkan Kader Jadi Koordinator PKH

PKS: Tak Etis PDIP Perintahkan Kader Jadi Koordinator PKH

admin
Selasa, 04 Agu 2020 11:39
Mardani Ali Sera. ©Istimewa/PKS
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera tidak setuju jika partai menginstruksikan kader untuk masuk ke program pemerintah. Mardani menilai, seharusnya program pemerintah tidak partisan. Langkah PDIP itu dia nilai tidak etis.

Hal itu menanggapi instruksi PDIP kepada kadernya agar mengikuti rekrutmen koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial di tingkat kabupaten/kota.

"Tidak etis partai secara resmi menggerakkan kadernya masuk ke program pemerintah yang mestinya impartisan," ujar Mardani melalui pesan singkat, Selasa (4/8)

Mardani mengatakan, koordinator PKH semestinya bebas dari kepentingan politik. Dia meyakini, PDIP paham masalah ini.

"Koordinator program PKH mesti bebas dari kepentingan politik. Saya yakin PDIP memahami perkara ini," ujarnya.

Mardani mendorong program pemerintah tidak direcoki kepentingan politik jangka pendek.

"Mari kita dukung pemerintah untuk bekerja dengan profesional dan fokus tanpa harus direcoki dengan kepentingan politik jangka pendek," ucapnya.

Sebelumnya, PDIP menginstruksikan kadernya untuk turut serta dalam rekrutmen dan seleksi koordinator Kabupaten/Kota PKH tahun 2020 secara offline. Dimana seleksi tersebut diselenggarakan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh DPP PDIP Nomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 bersifat rahasia. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Terkait surat tersebut, Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan sebagai partai kader yang memiliki akar kuat di tingkat grass roots terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik. Ini sebagai syarat penempatan kader partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional.

Dia mengungkapkan, PDIP berkepentingan untuk melakukan rekrutmen anggota termasuk dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat. Sebab partai yang menang Pemilu, dimana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka akan menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis.

"Jadi ketika Partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8).

Sumber: merdeka.com

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
slot hoki slot hoki slot gacor