JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mempertanyakan sikap Pimpinan DPR RI yang memutuskan untuk membentuk tim kajian hukum, guna membahas status Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Menurutnya, Pimpinan DPR harusnya cukup menanyakan ke fraksi yang bersangkutan tentang pengganti pimpinan. Selanjutnya, nama tersebut dibawa dan ditanyakan dalam Rapat Paripurna.

"Harusnya enggak usah repot-repot, bikin paripurna, apa setuju dengan pergantian Pak Fahri, kalau setuju disampaikan ke Presiden," kata pria akrab disapa HNW di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4/2016).

Untuk itulah, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menggungat Pimpinan DPR atas keputusannya mengulur-ngulur waktu dalam proses pergantian Fahri Hamzah.

Lalu bagaimana dengan gugatan Fahri di pengadilan? "Itu terkait dengan statusnya sebagai keanggotan, dia di pengadilan tidak mempermasalahkan soal posisinya sebagai Wakil Ketua DPR," tutupnya.(okezone.com)