JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menggugat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas langkahnya memecat dirinya dari semua jenjang kepartaian.

Proses yang ditempuh ini tentu membuat niatan PKS mengganti Fahri dari kursi kedewanan tertunda. Pasalnya, proses yang berlaku di DPR akan menunggu hingga adanya keputusan berkekuatan hukum tetap.

"Kami harus hargai proses hukum. Proses hukum berjalan sesuai tahapan, kita ikuti sampai keputusan hukumnya tetap," kata Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2016).

(Baca juga: Gugatan Fahri Hamzah Merupakan Ujian PKS)

Mekanisme pergantian sendiri, lanjut Akom, Fraksi PKS harus menyampaikan surat yang kemudian dibawa ke rapat Pimpinan DPR. Pergantian baru bisa dilakukan jika semua syarat terpenuhi, termasuk sudah tak ada lagi sengketa atau gugatan hukum.

"Selanjutnya kita akan ajukan ke KPU. Patokannya adalah partai. Tapi bila itu tidak ada masalah hukum, kalau ada tunggu poses hukum yang ada dulu," tegasnya.

Namun kata politikus Partai Golkar itu, pihaknya hingga kini belum menerima surat terkait Fahri. "Kami belum dapat apapun," ungkapnya.

Diketahui, Fahri Hamzah dipecat dari seluruh tingkat jabatannya di PKS setelah dianggap melakukan berbagai pelanggaran, terutama menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. (okezone.com)