JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar kasus praktik suap di tubuh kejaksaan, yang kali ini melibatkan seorang oknum jaksa yakni Fahri Nurmallo (FN) serta beberapa rekannya dalam kasus penyalahgunaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Subang.

Pengamat politik asal Unversitas Indonesia, Boni Hargens menilai, korupsi yang ada di tubuh kejaksaan adalah hal yang biasa dan sudah terjadi secara sistemik dalam dua tahun belakangan.

"Itu sebetulnya korupsi di tubuh kejaksaan itu hal yang biasa, sebuah korupsi yang sistemik, tidak hanya di Kejaksaan tapi di peradilan, tapi kan selama ini kami dicekoki korupsi itu banyak di kepolisian, justru di kepolisian ini konsekuensi di Kejaksaan," ujar Boni saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Boni bercerita tentang pengalamannya meneliti sebuah kasus yang melanda beberapa perusahaan asing maupun lokal yang masuk di peradilan, dalam hal itu Boni melihat banyak kasus yang syarat akan praktik suap menyuap ditubuh peradilan dan Kejaksaan untuk memenangkan sebuah kasus.

"Yang lebih parah di Kejaksaan dalam proses persidangan, polisi itu kan mata rantainya mengusut kasus lalu melimpahkan ke peradilan, nah kalo dia mau bermain dia cuma sepersekian dari rangkaian kasus, justru kasusnya yang utama di peradilan. Jadi bukan hal yang aneh kalau semua jaksa yang ditangkap pun banyak saat ini," jelas Boni.

Menurut Boni, lembaga penegakan hukum saat ini sedang mengalami krisis transparansi dan juga pengawasan, sehingga banyaknya oknum jaksa yang terlibat suap juga karena minimnya sanksi yang diberikan.

"Ini persoalan budaya, artinya karakter sistem sudah menjadi subkultur didalam fungsi. kejaksaan tengah krisis transparansi, krisis pengawasan, dan lemahnya sanksi," tandasnya. (okezone.com)