Fahrin Waruwu

Kepala BPMPD Rohul H.Abdul Haris, S Sos, M.Si

ROKANHULU � Pemerintah Pusat, sata ini belum salurkan Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari APBN tahun 2016 ke 139 desa di Rohul, karena masih menunggu disahkannya RAPBD Rohul 2016.

Dimana ADD dari bantuan pusat, seharusnya sudah bisa dicairkan bula Maret 2016 lalu, namun saat ini masih menunggu pengesahan RAPBD Rohul 2016 yang kini tahap proses pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di DPRD Rohul.

Pengakuan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Rohul, H Abdul Haris SSos MSi, Selasa (5/4/2016) sore menyatakan, Pemerintah Pusat belum salurkan ADD bersumber dari APBN, karena masih tunggu pengesahan RAPBD Rohul 2016.

Kata Abdul Haris lagi, sesuai revisi mekanisme penyaluran dana desa, ADD dari Pusat seharusnya sudah bisa di cairkan bulan Maret 2016 lalu sebesar 60 persen. Sedangkan sisanya 40 persen lagi, akan disalurkan Agustus 2016 mendatang.

"Untuk kabupaten Rohul, pemerintah pusat belum menyalurkan ADD untuk 139 desa, karena masih tunggu pengesahan APBD Rohul 2016 sebagai wadah penampung dana APBN," katanya.

Alasan Pemerintah pusat belum salurkan ADD tahun 2016, jelas Abdul Haris lagi, mengacu Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 247/PMK tahun 2015, tentang tata cara pengalokasian, penyaluran penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa.

Diperaturan tersebut, dibunyikan Pencairan Dana Desa Pusat baru dapat dilakukan pihak Kementerian Keuangan, setelah sahnya APBD murni serta diterbitkannya Peraturan Bupati, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa ke setiap desa.

Haris juga akui, sebelum disalurkan ADD ke 139 Desa penerima, dana desa dari APBN 2016 disalurkan kementrian keuangan melalui kas daerah, lalu ditransfer langsung ke rekening desa penerima bantuan dana desa.

"Pencairan Dana Desa Pusat maupun ADD yang bersumber dari APBD Rohul murni 2016, menunggu disahkan oleh DPRD dan juknisnya berupa Perbup,  sehingga dana desa tersebut baru boleh disalurkan ke desa penerima," ucapnya.

Abdul Haris mengaku, saat ini Kementrian Keuangan RI, masih menunggu pengesahan APBD Rohul murni 2016, setelah itu Pusat akan transfer dana desa ke kas daerah. Agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pencairan dana desa yang bersumber dari APBN, Haris menghimbau, 139 desa penerima ADD agar menyiapkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam pencairan dana desa

Terutama APBDes, Rencana Kerja Tahunan (RKT), RPJM Desa serta laporan realisasi penyaluran dan konsilidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

"Kita surati seluruh desa penerima ADD dari Pusat, sambil tunggu pengesahan APBD Rohul 2016 dan di transfernya dana desa oleh Pemerintah Pusat, dari sekarang pemerintah desa sudah mempersiapkan seluruh adminstrasi yang dibutuhkan untuk pencairan dana desa," tegasnya lagi.

Dengan sudah siapnya kelengkapan administrasi dana desa, sebut Haris, dana desa yang ditransfer Kementerian Keuangan, sehingga Pemkab Rohul akan transfer dana desa dari kas daerah ke rekening desa.

Tahun ini, jumlah desa penerima ADD dari APBN tahun, sama dengan tahun sebelumnya yakni 139 desa yang tersebar di 16 kecamatan se-Rohul dengan total dana, Rp 88.205.480.000. Masing-masing desa penerima ADD tahap 2 ini, capai Rp 565.640.000 sebagai alokasi dana dasar, ditambah pembagian dana formula Rp9.581.520.000, yang dibagi secara proposional kepada desa, mencagu potensi desa, jumlah penduduk dan indikator lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Fah)