JAKARTA - Partai Persatuan Pembanguan (PPP) menunjuk Romahurmuzy (Romi) sebagai ketua umum usai melaksanakan Muktamar VIII di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, kemarin. Namun, politikus PPP, Djan Faridz mengaku enggan bergabung dengan kubu Romi.

"Aduh, suatu kesalahan yang luar biasa besarnya kalau saya bergabung bersama mereka (Romi) untuk melawan keputusan MA 601," ujar Djan saat dikonfirmasi awak media, Senin (11/4/2016).

Djan menambahkan, Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki sanksi dalam setiap pelanggaran yang terjadi. Meski demikian, ia memastikan tidak akan menggugat hasil Muktamar VIII Pondok Gede lantaran dianggap batal demi hukum mengingat adanya Keputusan Mahkamah Agung (MA).

"Negara kita negara hukum. Setiap pelanggaran ada sanksinya. Tidak perlu digugat, karena batal demi hukum mengingat sudah ada putusan MA," imbuhnya.

Namun, Djan tak menutup bakal melaporkan Romi cs karena dianggap memalsukan nama PPP tanpa hak. Ia menuding dunia hukum bakal menangis jika Menkumham, Yasonna H Laoly mengeluarkan SK untuk Muktamar VIII tesebut.

"Mungkin laporan ke polisi, karena melakukan kegiatan dengan memalsukan nama PPP tanpa hak. (Kalau keluar SK) dunia hukum akan menangis," tukasnya. (okezone.com)