JAKARTA - Anggota DPR asal fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengapresiasi kinerja Densus 88 serta tidak menganggap adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan kasus terduga teroris Siyono.

Anggota Komisi III itu mengecam berbagai pihak yang melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM dalam kematian terduga teroris tersebut. Bahkan, dirinya menyebut HAM kepada teroris itu monyet.

Pengamat komonikasi Politik, Emrus Sihombing menilai, pernyataan Ruhut tersebut sebagai contoh yang tidak baik dari oknum wakil rakyat. Ia menerangkan, pernyataan Ruhut bukti bahwa politisi Partai Demokrat itu tidak beretika.

"Sebagai seorang pejabat negara jangan selalu menganggap memiliki kuasa. Fungsi pendidikan harus dipegang DPR kalau seperti itu ya tidak terhormat dan tidak beretika. Sudah seharusnya mengintropeksi diri," kata Emrus saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (30/4/2015).

Oleh karenanya, Emrus mengajak publik untuk mengawal laporan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Kita harus mengawal laporan itu ke MKD. Masyarakat harus mengecam agar dapat mengontrol pejabat negara karena mereka harus hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya," terang Emrus.

Emrus menjelaskan, dalam komunikasi politik kata monyet merupakan kata yang sangat kasar dan tidak pantas diucapkan oleh seorang politisi. Karenanya, ia menyesalkan pernyataan bekas pengacara kondang tersebut.

"Substansi kata monyet itu dalam bahasa politik itu merendahkan orang lain. Sekalipun kita menuduh seorang maling itu tidak pantas diucapkan," pungkas Emrus. (okezone.com)