JAKARTA - Godaan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Partai Demokrat merapat tampaknya akan bersambut. PD mulai memberikan sinyal siap merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf, yang menang Pilpres 2019 versi hitung cepat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, komunikasi antara TKN Jokowi dan Demokrat terus dilakukan. Jokowi membuka pintu silaturahmi. Terbuka peluang akan adanya pertemuan di antara kedua belah pihak dalam waktu yang sangat dekat.

Demokrat juga sudah memberikan sinyal untuk siap bekerja sama dengan pemerintahan yang dipimpin presiden terpilih pada periode mendatang. Seperti diketahui, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang versi quick count mayoritas lembaga survei. Adapun Prabowo juga mengklaim menang menggunakan hitungan internal.

"Pada prinsipnya, kami, Partai Demokrat, siap bekerja sama dengan pihak mana pun untuk menyukseskan 14 Program Prioritas Demokrat sebagai platform perjuangan yang kami tawarkan kepada rakyat dalam pemilu kemarin. Termasuk tentunya dengan pemerintah terpilih nantinya, entah siapa pun itu, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," ujar Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon melalui keterangan tertulis, Kamis (2/5/2019).
Tak hanya itu, Demokrat juga terus menunjukkan ketidaksetujuan terhadap manuver-manuver politik Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Terbaru, PD mengingatkan Prabowo Subianto tidak harus melaksanakan rekomendasi dari Ijtimak Ulama III.

Wasekjen PD Rachland Nashidik melansir berita soal penanggung jawab Ijtimak Ulama III, Yusuf Muhammad Martak, yang menyebut imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menyarankan BPN Prabowo-Sandiaga segera mendesak KPU menghentikan real count. Ia juga mengingatkan Prabowo-Sandi berkonsultasi dengan koalisi partai bila ingin mengambil keputusan.

"Ini adalah pendapat. Dan setiap warga negara tanpa kecuali berhak atas kebebasan berpendapat. Pak Prabowo tak perlu menganggap ini 'titah' yang harus dilaksanakan, apalagi tanpa berkonsultasi dengan anggota koalisi. Demokrat mengingatkan," tulis Rachland di Twitter, hari ini.

Bahkan Rachland juga menunjukkan ketidaksetujuan PD terhadap isu people power yang disuarakan oleh sejumlah elite BPN Prabowo-Sandiaga. Demokrat kembali memberi sinyal dukungan kepada pemerintah Jokowi.

"Terminologi yang tepat bukan People's Power tapi Peaceful Assembly. Kita mau memprotes penyelenggaraan Pemilu yang kontroversial karena dipenuhi laporan tentang keterlibatan terlarang aparat negara," ucap Rachland.
"Kita tak berniat menjatuhkan pemerintahan," sambungnya.

Soal tawaran kepada Demokrat untuk bergabung sudah beberapa kali disuarakan oleh kubu Jokowi-Ma'ruf. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf sebelumnya menyebut kemungkinan Demokrat bergabung ke pasangan nomor urut 01 itu cukup besar. Ini mengingat hubungan antara Jokowi dan pimpinan PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang cukup dekat.

"Wacana bergabungnya PD dalam Koalisi Indonesia Kerja merupakan wacana yang cukup wajar mengingat komunikasi Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berlangsung dengan cukup baik," ungkap Wakil TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, Sabtu (27/4).

Perbedaan narasi Demokrat dengan kubu Prabowo-Sandiaga sudah terlihat sejak pencoblosan Pemilu 2019. Sementara Prabowo mengklaim memenangi Pilpres 2019 versi real count internal, PD tidak demikian.

AHY, yang merupakan Komandan Kogasma Partai Demokrat, meminta semua pihak menunggu hasil real count KPU. Putra sulung SBY itu menegaskan PD menghargai penghitungan suara yang sedang dilakukan KPU.

"Partai Demokrat menyampaikan pandangan bahwa mari kita hargai proses yang berjalan, kita kawal suara jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diharapkan terutama kecurangan yang terjadi di TPS maupun di tempat-tempat lainnya dalam proses penghitungan suara ini. Dan kita tentunya menghormati sekali lagi, proses penghitungan secara kredibel yang dilakukan KPU," ungkap AHY, Rabu (17/4).

"Kami dapat tanggapi bahwa sama seperti yang dijelaskan kedua kandidat capres, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, termasuk sejumlah petinggi, pimpinan, tokoh partai politik peserta pemilu, bahwa kami akan menghormati dan menunggu hasil resmi dari KPU," lanjutnya.

Politik