Hendra Dedi Syahbudi

Kalna Surya Siregar SH saat diwawancari para awak media usai Sosialisasi Perda Prop Riau No 3 Tahun 2015 di Balroom Bintang Mulia Hotel Bagan Batu. Selasa 26/4.

BAGANBATU � Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan oleh anggota DPRD Propinsi Riau, Siswaja Muljadi alias Aseng di Bagan Batu Selasa, 26/4 mendapat apresiasi dari Direktur Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Mahatva, Kalna Surya Siregar SH.

Bahkan LBH Mahatva mengaku siap untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, baik Pidana mapun Perdata sesuai yang diamanatkan oleh Perda itu sendiri.

" Kita siap, dan kita sudah terlebih dahulu menjalankannya, namun prodaknya kementrian Hukum dan Ham, untuk perbedaan hanya dipinansialnya saja, kalau yang dari pusat itu dianggarkan 5 juta rupiah per satu kasus, sementara Perda no 3 tahun 2015 ini sebesar 10 juta rupiah, namun ada rincian � rincian penggunaan dananya," terang Kalna.

Pada kesempatan itu, Kalna menyampaikan bahwa di Rokan Hilir, ada dua LBH yang sudah lolos Perifikasi untuk menjalankan prodak ini, yakni, LBH Mahatva yang berada di Ujung Tanjung dan LBH Ananda di Bagan Siapiapi.

Ketika disinggung jumlah masyarakat Rohil yang sudah mendapatkan bantuan hukum gratis ini, lebih jauh Kalna menjelaskan bahwa jumlah perkara yang ditangani masing masing LBH memiliki kuota.

" Tahun 2013, kuota yang diberikan hanya 13 perkara, ditahun 2014 dan tahun 2015 naik menjadi 17 perkara," jelasnya.

Namun demikian, disetiap tahunnya, LBH Mahatva kerap menangani perkara diatas kuota, seperti ditahun 2013, dengan kuota 13 perkara LBH Mahatva menangani 17 perkara, dan ditahun 2014, dengan kuota 17 LBH Mahatva menangai 25 perkara dan ditahun 2015, dengan kuota 17 perkara LBH Mahatva menangani 31 perkara.

" Dan ditahun 2016 ini, LBH Mahatva sudah Akreditasi B, sehingga kuota yang diberikan minimal 31 perkara, artinya, saat ini masyarakat akan lebih banyak yang mendapatkan bantuan gratis, apalagi ditambah dengan prodak Perda propinsi Riau No 3 Tahun 2015, tentu semakin banyak lagi masyarakat miskin yang akan mendapatkan bantuan hukum gratis. Sementara untuk perkara yang melebihi  kuota tadi, kementrian tetap membayarkannya dengan mekanisme yang sudah ada," paparnya dan berharap kiranya masyarakat benar � benar dapat memanfaatkan momentum ini. (ded)