PWI Provinsi Riau Nyatakan 5 Sikap Terhadap Dewan Pers

Laporan : Jonathan Surbakti

Rabu, 18 Apr 2018 20:07

Istimewa

PEKANBARU -Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau menyatakan lima sikap terhadap Dewan Pers. Lima sikap tersebut menyikapi rencana dewan pers untuk merubah tanggal Hari Pers Nasional.

Berikut lima sikap PWI Provinsi Riau.

1.PWI RIAU BERSIKUKUH mempertahankan pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985, tanggal 23 Januari 1985, yang isinya ''9 Februari Ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional''.

2. PWI RIAU MENDESAK Dewan Pers dan masyarakat Pers Indonesia untuk menghormati sejarah Hari Pers Nasional (HPN) serta tidak mengutak-atik Tanggal Peringatan HPN yang sudah diperingati 33 Tahun lamanya.

3. PWI RIAU MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membuat MOSI TIDAK PERCAYA kepada Dewan Pers, khususnya terhadap eksistensi Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo.

4.PWI RIAU MENDESAK Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo mundur dari jabatannya karena membuat gaduh pers nasional, nyata-nyata mengabaikan sejarah berdirinya pers tanah air serta berpotensi melanggar UU Pers Nomor 40/1999.

5. PWI RIAU MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperjuangkan Revisi Statuta Dewan Pers dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers dengan sistem proporsional.

Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang mengatakan pernyataan sikap tersebut dibuat berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus pukul 13.00-14.00, 18 April 2018, di Sekretariat PWI Riau Jalan Arifin ahmad, yang menyikapi undangan Dewan Pers Nomor 195/DP/K/4/2018 tentang Rapat Terbatas dengan agenda usulan Revisi Tanggal Hari Pers Nasional (HPN) pada rapat Dewan Pers, Rabu, 18 April 2018 (Hari ini-red) di Jakarta. Rencana Dewan pers dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat pers Indonesia.

Untuk itu kata Zulmansyah, PWI Provinsi Riau sangat menyesalkan dan menolak keras rencana Rapat Dewan Pers tersebut. Sebab, selama ini Hari Pers Nasional (HPN) telah berjalan dengan baik. Bahkan Presiden Indonesia sudah enam kali ganti, dan tidak ada masalah apalagi merubah kepres terkait hari pers.

"Kita tidak setuju rencana Dewan Pers terutama terhadap ketua Yosef Adi Prasetio yang ingin mengutak atik sejarah pers. Baru dua tahun menjabat sudah berencana merubah tanggal hari pers. Sedangkan Presiden Indonesia sudah enam kali ganti, namun tidak pernah membuat gaduh pers nasional. Jadi harus kita hargai sejarah pers," ujar Zulmansyah. (rls)

Sosial

Berita Terkait

Minggu, 10 Mei 2026 11:51

Seorang Kurir Narkoba Ditangkap, Sabu 21,1 Kg Berhasil Disita

Siak-Lagi-lagi kurir narkoba yang menjadi sasaran penangkapan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri yang berhasil menggagalkan sabu seberat 21,1 kilogram di wilayah P

Sabtu, 09 Mei 2026 16:41

23 Kasus Hantavirus Terdeteksi di Indonesia, Ini Gejala yang Dirasakan

Pemerintah mencatat sebanyak 23 kasus Hantavirus jenis Seoul Virus ditemukan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Seluruh pasien mengalami gejala Haemorrhagic Fever With Renal Syndrome (HFRS), sala

Sabtu, 09 Mei 2026 16:36

PLN UP3 Tanjungpinang Salurkan Bantuan Napkah Dhuafa kepada 4 Lansia

BENGKALIS - Penyaluran bantuan Program Napkah jaminan bahan pokok untuk para dhuafa diserahkan Asisten Manager Keuangan dan Umum Deni Irawan, Amil YBM PLN UP3 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (K

Sabtu, 09 Mei 2026 16:29

Diduga Terjatuh Bersama Motor, Pria 36 Tahun Ditemukan Tewas di Sungai Piamban

KAMPAR KIRI HILIR�"Seorang pria bernama Jefri (36), warga Kelurahan Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar ditemukan meninggal dunia di Sungai Piamban, Jumat (8/5/2026) sore.&nbs

Sabtu, 09 Mei 2026 16:20

Tentara Israel Paksa Keluarga Palestina Bongkar Makam Anak Mereka karena Dekat Permukiman Zionis

Tentara Israel dilaporkan memaksa sebuah keluarga Palestina membongkar kembali makam putra mereka dan memindahkan jenazahnya di wilayah Jenin, Jumat malam. Laporan tersebut disampaikan kantor berita r

komentar Pembaca