Sabtu, 30 Mei 2026
  • Home
  • Kesehatan
  • IPM dan Kekurangan Tenaga Kesehatan Meranti Disorot dalam Forum BPKP di Pekanbaru

Kesehatan

IPM dan Kekurangan Tenaga Kesehatan Meranti Disorot dalam Forum BPKP di Pekanbaru

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Jumat, 06 Mar 2026 15:22
(FotoGoriau.com)
PEKANBARU - Persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta keterbatasan tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi perhatian dalam forum penyerahan Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Pauh Janggi, Gedung Daerah Kompleks Kediaman Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan Entry Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026 yang dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Riau. Acara dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. SF. Hariyanto, serta dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing.

Dalam pemaparannya, Evenri Sihombing menjelaskan bahwa laporan eksekutif yang disampaikan BPKP setiap semester merupakan ringkasan hasil pengawasan yang dilakukan di berbagai daerah di Provinsi Riau. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pembangunan dan keuangan.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun pengawasan yang dilakukan BPKP di Riau mampu memberikan kontribusi pengembalian potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp437 miliar.

"Sebagian besar berasal dari pengawasan yang bersifat represif terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani. Nilainya hampir setengah triliun rupiah," ujar Evenri.

Selain itu, sekitar 20 persen kontribusi tersebut berasal dari kegiatan pendampingan yang dilakukan BPKP kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk memberikan koreksi terhadap sejumlah program yang dinilai belum berjalan efektif.

Dalam forum tersebut, BPKP juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, salah satunya terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data yang disampaikan, Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan IPM tertinggi di Riau dengan angka 82,84.

Sementara itu, beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, dan Pelalawan masih membutuhkan perhatian lebih dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.

"Rata-rata lama sekolah di Pekanbaru sudah mencapai sekitar 12 tahun atau setara SMA. Namun di beberapa daerah seperti Inhil dan Meranti masih berada di bawah itu, bahkan belum setara SMP," jelasnya.

Selain sektor pendidikan, BPKP juga menyoroti kondisi layanan kesehatan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Kepulauan Meranti misalnya, dari 10 puskesmas yang ada hanya dua yang memiliki kelengkapan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa berbagai catatan yang disampaikan BPKP akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Meranti.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tentu menjadikan masukan dari BPKP ini sebagai bahan evaluasi penting. Kita menyadari masih ada berbagai keterbatasan, terutama dalam peningkatan IPM dan ketersediaan tenaga kesehatan," ujar Asmar.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan pembenahan, terutama pada sektor pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kedepan kita akan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong berbagai program pembangunan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Selain itu, BPKP juga menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pengawasan, sekitar 70 persen BUMD di daerah ini dinilai dalam kondisi tidak sehat bahkan terancam bangkrut.

"Ini menjadi perhatian serius karena BUMD seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun justru banyak yang membebani APBD," ungkap Evenri.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau H. SF. Hariyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa laporan eksekutif BPKP merupakan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan serta penganggaran.

Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

"APBD Provinsi Riau saat ini sekitar Rp8,2 triliun. Dulu pernah mencapai Rp11 triliun, kemudian turun menjadi Rp10 triliun, Rp9 triliun hingga sekarang Rp8,2 triliun. Ini potret nyata yang harus kita hadapi," ujarnya.

Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius menggali potensi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor serta penguatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan dampak kebijakan opsen pajak terhadap beberapa daerah di Riau.

"Ada daerah yang tidak menikmati dampak opsen pajak seperti Indragiri Hilir dan Kepulauan Meranti. Daerah yang sudah terbatas sumber pendapatannya menjadi semakin berat," katanya.

Melalui forum tersebut, pemerintah provinsi juga mendorong peningkatan tata kelola BUMD, penguatan pengawasan sektor sumber daya alam, serta optimalisasi berbagai potensi pendapatan daerah.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. 
Sumber: GoRiau.com

kesehatan
Berita Terkait
  • Kamis, 28 Mei 2026 17:08

    PDPI Sumbar dan Dinkes Sumbar Satukan Langkah Perkuat Program Eliminasi TB di Sumatera Barat

    PADANG-Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Cabang Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memperkuat sinergi dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TB) tahun 2030 melal

  • Jumat, 15 Mei 2026 08:55

    PDPI Pusat Gandeng Pemprov Sumbar, Targetkan 1. 800 Dokter Paru se-Indonesia ke Ranah Minang

    Padang-Audiensi dan silaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, Rabu (14/5/2026

  • Jumat, 15 Mei 2026 05:34

    Wamenkes Kunjungi Unand Penanganan TBC Harus Tuntas

    PADANG-Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat pada 12"13 Mei 2026 dengan fokus penguatan program kesehatan nasional, khususnya percepatan eliminasi tube

  • Rabu, 18 Mar 2026 15:17

    Libur Lebaran 2026 Mulai WFA, Gimana Pelayanan RS Saat Darurat?

    JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan seluruh rumah sakit vertikal di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap beroperasi penuh untuk melayani tindakan gawat

  • Selasa, 17 Mar 2026 15:04

    Jangan Sampai Salah Pakai Bantal Leher saat Mudik, Ini Tips ala Menkes Budi

    JAKARTA - Menggunakan bantal leher saat perjalanan jauh diminati masyarakat, khususnya pada musim mudik Lebaran 2026. Bantal ini bisa menjadi penyangga kepala, terutama saat hendak beristirahat di dal

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak