Proyek E-Katalog Lampung Tengah Dikondisikan, KPK Periksa Manager PT Enseval Putera Megatrading

Pemerintahan

Proyek E-Katalog Lampung Tengah Dikondisikan, KPK Periksa Manager PT Enseval Putera Megatrading

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 28 Jan 2026 15:56

JAKARTA �" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguliti praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Terbaru, penyidik mulai menyasar sektor distribusi alat kesehatan dengan memanggil pihak swasta guna membongkar kotak pandora suap yang melibatkan lingkaran dalam bupati.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan Area Business Manager PT Enseval Putera Megatrading cabang Lampung, Satria Negara Demokrat. Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memperkuat bukti keterlibatan korporasi dalam pusaran proyek yang telah menjerat bupati terpilih sebagai tersangka.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama SND, Area Business Manager PT Enseval Putera Megatrading Cabang Lampung," ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Skandal ini membongkar pola nepotisme akut pasca-pelantikan Bupati Lampung Tengah terpilih periode 2025�"2030, Ardito Wijaya. Alih-alih menjalankan roda pemerintahan demi rakyat, Ardito diduga langsung mengerahkan "tim khusus" yang terdiri dari keluarga dan kerabat politiknya untuk mengatur pemenang proyek melalui skema penunjukan langsung di e-katalog.

Dalam menjalankan aksinya, adik kandung bupati, Ranu Hari Prasetyo, bersama Plt Kepala Bapenda, Anton Wibowo, dan Anggota DPRD, Riki Hendra Saputra, disinyalir menjadi operator lapangan. Mereka bertugas menekan para Kepala SKPD agar memenangkan vendor yang telah ditentukan, termasuk PT Elkaka Mandiri milik Mohamad Lukman Sjamsuri.

Hingga saat ini, penyidik mengendus aliran dana haram sebesar Rp5,75 miliar yang mengalir ke kantong Ardito. Mirisnya, uang yang berasal dari fee proyek umum dan alat kesehatan tersebut diduga kuat digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang digunakan sebagai modal kampanye pada tahun 2024 lalu.

Rinciannya, sebesar Rp5,25 miliar dikumpulkan dari berbagai proyek sepanjang Februari hingga November 2025. Sementara Rp500 juta sisanya merupakan upeti dari pengkondisian tiga paket proyek alat kesehatan senilai Rp3,15 miliar. Kini, KPK tengah mendalami sejauh mana keterlibatan perusahaan distribusi besar dalam memuluskan pengadaan yang telah dirancang untuk memenangkan kelompok tertentu tersebut.(grc)

Pemerintahan

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 13:13

38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

Rabu, 18 Mar 2026 09:01

Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

Selasa, 17 Mar 2026 16:19

Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

Selasa, 17 Mar 2026 15:39

Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

Selasa, 17 Mar 2026 08:43

Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

komentar Pembaca