Langkah Presiden Joko Widodo memasukkan nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam daftar kabinetnya menyita perhatian publik. Ada juga yang menyebut langkah ini sebagai bagian dari kompromi politik yang berujung pada kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

Pengamat Politik Syamsuddin Haris mengutarakan kekecewaannya melihat langkah politik Jokowi berbagi kekuasaan dengan lawan politiknya. Jokowi dianggap mempunyai nyali politik yang kecil.

"Mengapa Jokowi mengambil sikap ini? Saya menduga itu watak personal beliau yang saya belakangan makin menyadari beliau watak dan nyali politiknya kecil" Ujar Syamsuddin di Cikini, Jakarta, Selasa (22/10).

Masuknya Gerindra ke dalam kabinet Jokowi berpotensi menjadikan negara otoriter. Sebab pemerintah memiliki kekuatan mutlak. Sulit membuka ruang untuk mengkritik pemerintah.

"Ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Demokrasi itu kan meniscayakan adanya oposisi, meniscayakan mekanisme check and balance. Sehingga kalau semua itu hilang tentu tidak ada yang mengingatkan kalau kekuasaan itu menyimpang. Dampak paling parah negara menjadi otoriter," tegasnya.

Syamsuddin juga mencoba membaca alasan Prabowo legowo menjadi anak buah Jokowi. Prabowo dinilai sudah menghitung tidak memiliki peluang lagi untuk pemilu 2024. Bukan hanya karena faktor usia tapi pesaingnya semakin banyak anak-anak muda.

Namun, Syamsuddin melihat masuknya Gerindra dalam lingkaran pemerintahan juga mendatangkan keuntungan. "Saya masih yakin jabatan-jabatan publik termasuk menteri itu adalah ATM bagi partai politik" tambahnya.

Jika Gerindra benar-benar masuk dalam kabinet, ada kemungkinan pemilu selanjutnya partai Gerindra akan semakin ditinggalkan dan semakin kecil peluang menang. Sebab, pendukung sudah terlanjur kecewa.

sumber : merdeka.com