JAKARTA - Isu reshuffle kabinet muncul jelang akhir periode Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK). Partai NasDem menganggap reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Reshuffle kabinet itu kan hak prerogratif presiden. Boleh saja itu dilakukan oleh presiden. Tapi reshuffle kabinet kan berbeda dengan kabinet baru," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Johnny mengatakan tidak ada masalah jika dilakukan reshuffle kabinet karena kabinet bisa langsung bekerja. Tetapi, soal kontinuitas kabinet, Johnny menyerahkannya kepada presiden.

"Kalau nanti otomatis bisa langsung bekerja kabinetnya. Karena apa? Di parlemennya koalisi KIK yang menguasai parlemen lebih dari 60 persen. Jadi nggak masalah. Tapi kalau kontinuitas kabinet, itu pertimbangan presiden, kita serahkan ke presiden," ujar Johnny.

"Kalau presiden mau melakukan reshuffle boleh, tidak lakukan reshuflle boleh. Reshuffle itu tidak berarti memberhentikan saja ya. Reshuflle itu bisa memberhentikan, mengganti, bisa juga menggeser secara horizontal, bisa juga. Tapi sejauh ini kita serahkan ke presiden," imbuhnya.

Salah satu menteri dari NasDem, yaitu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, menjadi salah satu menteri di kabinet Jokowi yang berurusan dengan KPK karena ruangannya pernah digeledah. Johnny kembali menyatakan akan menyerahkan soal reshuflle kepada presiden, namun menegaskan partainya akan mengawal kabinet.

"Kalau NasDem ya, bukan mengawal para menteri, NasDem itu mengawal kabinet. Efektifnya kabinet, itu yang kami kawal, kebijakan presiden, kebijakan wakil presiden itu yang kami kawal, supaya kabinet itu produktif dan efektif, itu yang kami kawal. Kalau soal kewenangan mengganti pembantu presiden, menganti para menteri, kami menghormati hak prerogatif presiden," tegasnya.

Sebelumnya, kabar reshuffle kabinet menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguat pasca Pilpres 2019. Pihak Istana menyebut, kemungkinan Jokowi mereshuffle kabinet setelah Idul Fitri.

"Kalau sampai lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja," ujar Staf Khusus Presiden, Johan Budi SP di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Johan mengatakan para menteri yang terseret proses hukum di KPK juga sudah dipanggil Jokowi.

Sumber: detik.com
Politik