Olo

MERANTI - Seluruh yang berhubungan dengan memilih pemimpin, apalagi yang langsung dipilih oleh masyarakat, pasti menginginkan sesuai regulasi yang benar. Seluruh negeri ini butuh pemimpin yang jujur dari paska pemilihan hingga sesudah dimasa kepememimpin. Tidak terkecuali, di kabupaten kepulauan meranti juga, masyarakat pasti menginginkan pemimpin yang jujur.

Berangkat dari pemahaman itu, Amat (Cun Lai) yang maju dalam Pilkades Kepau Baru  kecamatan Tebingtinggi Timur, kabupaten Kepulauan Meranti, melaporkan temuanya bersama para tim, ke pihak kecamatan Tebingtinggi Timur, Kamis (26/08/2019). 

Seperti yang diketahui, pemenang dalam Pilkades Kepau Baru bulan lalu, adalah nomor urut dua. Nomor urut dua meninggalkan pesaing-pesaingnya yang berjumlah empat orang lagi, dan salah satunya adalah pelapor/penggugat yakni amat.

Dalam keteranganya kepada spiritriau.com, Amat mengatakan bahwa yang dirinya gugat itu bukanlah hasil pemungutan suara.

"Saya menggugat karena pemenangnya kami duga melakukan money politic, bahkan dengan cara membagi barang berupa material kayu olahan kepada warga. Karena sebelumnya sudah diberi pemahaman, antara lain " menjanjikan jabatan, memberi uang atau barang itu melanggar aturan," kata Amat.

"Sementara yang kita temukan ada dalam pemahaman itu. Dan saya punya beberapa bukti. Bahkan warga yang menerima material itu sudah mengaku kepada saya, dilengkapi dengan surat pernyataan. kalau dalam pembahasan nanti pihak terkait membutuhkan kesaksian dari mereka, kita akan bawa mereka, dan kita akan fasilitasi. Berangkat dari sana saya dan calon lain melaporkan kejadian ini kepihak pengawas kecamatan. Kita mau pilkades ini berjalan semestinya tanpa cacat hukum. Karena ini menyangkut hak dan kewajiban masyarakat banyak selama beberapa tahun kedepan, " ungkap amat.

Menurut pihak kecamatan yang media ini hubungi, lewat sekcam nya mengatakan, kalau maslah ini sudah di ranah PMD kabupaten. Dan membenarkan kalau surat laporan gugatan itu, pihak kecamatan terima dari amat.

Setali dua uang, pihak panitia pelaksana pilkades setempat juga mengatakan hal yang sama, ketika kami minta keteranganya lewat saluran telepon.

" masalah ini udah ada dipihak kabupaten. Lebih tepatnya, PMD. jadi di klarifikasi kesana saja. Nanti setelah semua keputusan sudah dibuat PMD, itulah yang akan kami terima.." jawab ketua panitia pilkadesnya.

Menurut ikhwani kepala PMD yang kami temui di kantornya mengakatan , " laporan itu sudah kami terima. Dan rencana hasil pilkades ini akan segera kami agendakan untuk pembahasanya. Masalah pelanggaran yang dilaporkan ke kami oleh saudara AMAT, kami tetap akan menindak lanjuti ini, mungkin saja nanti kita serahkan ke pihak kabag hukum kabupaten. Tapi yang pasti kita akan pisahkan dulu, mana bentuk pelanggaran yang sifatnya pidana, dengan hasil pemungutan suara pada pilkadesnya. "ungkap ikhwani.

Lanjut AMAT yang kami kembali sambangi untuk yang kedua kalinya mengatakan, " untuk surat laporan ke pihak PMD, kami sampaikan tertanggal 31/08/2019. dan saat itu pihak pmd mengatakan akan di proses selambatnya satu bulan. Itu artinya kita menunggu tinggal satu mingguan lagi, kalau mengacu pada janji pihak PMD. bagaimana pun money politic tidak diperbolehkan dalam hal pilkades, dan karena temuan itu kita dapatkan, itu sebabnya kita laporkan. Dan kita menghargai semua pihak. Karena bisa saja kami langsung lapor ke pihak polisi, tapi kita tidak mau seperti itu, karena kita harus menghargai para struktur yang ada. Dan satu lagi, ada oknum yang mengatakan kalau laporan kita ke pihak PMD, hanya dipandang sebelah mata. Seolah-olah aparat pemerintah itu tidak netral dalam menanggapi hal ini. Kita juga mau lihat ke seriusan PMD dalam maslah ini, kalau benar issue yang sampai kepada kita yang mengatakan dipandang sebelah mata oleh PMd, jelas ini kesalahan " ungkap amat,,** (olo)