Jumat, 10 Jul 2026
  • Home
  • Politik
  • Selama Negara Butuh Haluan Negara, Fraksi Golkar Dukung Penuh

Selama Negara Butuh Haluan Negara, Fraksi Golkar Dukung Penuh

Selasa, 12 Nov 2019 06:23
JAKARTA-Fraksi Partai Golkar menyatakan komitmennya untuk mendukung haluan negara. Komitmen tersebut mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh DPP Partai Golkar.

"Fraksi Golkar tidak menolak atau tidak mempermasalahkan perlunya pokok-pokok haluan negara. Selama negara membutuhkan haluan negara, kami tetap dukung, " kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR  RI, Idris Laena seusai menggelar rapat pimpinan di di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Hadir dalam rapat Ketua MPR Bambang Soesatyo; Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin; Sesjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus; para anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan yakni Andi Mattalata; Rambe Kamarulzaman; dan Rully Chairul Azwar.

Menurut Idris, sikap Fraksi Golkar yang demikian bukan sikap satu fraksi saja, karena beberapa fraksi bersikap sama dengan fraksinya. Meski demikian diakuinya bahwa dunia politik itu dinamis dan berkembang sehingga fraksinya akan mengikuti ada yang terjadi.

"Tinggal melihat komunikasi politik yang terbangun, sehingga nanti semua bisa mempunyai sikap yang sama, " tambahnya.

Bagi Idris Laena, MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat dan diharapkan semua diselesaikan dengan musyawarah. Apabila pokok-pokok haluan negara ditetapkan lewat undang-undang, maka tetap membutuhkan keterlibatan DPD RI.

"Semua rancangan undang-undang bisa diusulkan oleh DPR, pemerintah, bahkan DPD. Untuk itu pertimbangan DPD dalam undang-undang pokok-pokok haluan negara tetap diperlukan, " kata Idris Laena.

Fraksi Partai Golkar di MPR dalam masalah pokok-pokok haluan negara tetap berpegang pada Rekomendasi MPR Periode 2014-2019. Partai berlambang pohon beringin setuju pokok-pokok haluan negara namun diatur dalam undang-undang, bukan lewat Ketetapan MPR.

Bila lewat Ketetapan MPR maka hal demikian diperlukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. "Untuk melakukan amandemen diperlukan kajian yang mendalam yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya (tio)
Politik
Berita Terkait
  • Rabu, 26 Nov 2025 09:37

    Dewan Kehormatan PWI Riau Minta Wartawan Tidak Terseret Kepentingan Kelompok

    Pekanbaru-Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PWI Riau, H Zufra Irwan SE, MM mewanti-wanti wartawan untuk tidak terjebak dengan kepentingan politik tertentu atau kelompok tertu menyikapi sikap tegas yang akh

  • Selasa, 04 Nov 2025 05:26

    AMSI Riau Soroti Penunjukan PLT Ketua DPD Golkar Riau: Intervensi DPP Dinilai Rusak Proses Konsolidasi Kader

    Pekanbaru-Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI) Riau menyoroti langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Gol

  • Senin, 27 Okt 2025 10:17

    H.Darnil Pimpin DPD Hanura Riau

    Pekanbaru-Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Riau dan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV se-Riau, di Hotel Grand Central Pekanbaru, Sabtu (25/10/2025).

  • Kamis, 04 Sep 2025 13:45

    Sahroni Mundur dari DPR RI? Begini Kata NasDem

    Ahmad Sahroni dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Pengunduran diri itu disebut-sebut sebagai buntut dari kekisruhan dalam beberapa hari terakhir. Sahroni sendiri sudah dinon

  • Kamis, 04 Sep 2025 11:40

    Uya Kuya dan Eko 'Patrio' Terima Keputusan Tak Dapat Gaji

    Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kondisi terkini Eko Hendro Purnomo alias Eko “Patrio” dan Surya Utama atau Uya Kuya setelah keduanya dinon

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    slot hoki slot hoki slot gacor