BENGKALIS – Menjelang berakhirnya triwulan pertama tahun anggaran 2018, baru 2 Bagian dan 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pengisian daftar Rencana Umum Pengadaan (RUP), khusus melibatkan pihak penyedia, diluar swakelola.

Ketujuh OPD tersebut adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4 paket kegiatan, Bagian Pengelolaan Perbatasan 2 paket kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21 paket, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 42 paket kegiatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4 paket kegiatan, RSUD Bengkalis 6 paket kegiatan, dan Satpol PP  1 paket kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp23.937.234.124.

Sementara beberapa OPD yang mengola anggaran cukup besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan Dinas Perkim dan Pertanahan belum menyampaikan daftar RUP. Padahal RUP ini akan mempengaruhi kapan proses lelang pengadaan barang/jasa bisa dimulai.

Isu Rasionalisasi Terkait dengan belum adanya pengisian RUP oleh Dinas PUPR ke sistem aplikasi, Plt. Kepala Dinas PUPR Tajul Mudaris kepada wartawan mengatakan, pihaknya ingin memastikan dulu kepastian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Karena, ada kemungkinan rasionalisasi anggaran.


"Sebagian besar kegiatan di PUPR menggunakan proses tender. Ketika proses berjalan lalu tiba-tiba ada rasionalisasi, tentu akan banyakhal yang perlu kita ubah. Jadi akan lebih baik, kita pastikan anggarannya dulu baru nanti dilaksanakan proses tender," ujar Tajul.

Walau saat ini pihaknya belum melakukan pengisian RUP, menurut Tajul tidak akan ada kendala dalam proses tender nantinya. "Sebenarnya daftar kegiatannya sudah ada, hanya tinggal diposting. Itu tidak butuh waktu lama. Persoalannya kan kalau kita posting sekarang, ternyata adaperubahan akibat rasionalisasi, bisa menimbulkan polemik. Ini yang kita hindari," ujar Tajul lagi. (afd)


Sosial