BENGKALIS -Program Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) di Desa Pambang Baru, Kecamatan Bantan, Bengkalis, terhenti total sejak tiga tahun terakhir. Warga menduga ada penyimpangan dalam pengelolaan dana miliaran rupiah yang digulirkan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa). Lebih mencurigakan lagi, para pengelola seperti Ketua Bumdesa dan Ketua Unit UED-SP menghilang bak ditelan bumi.

Tim wartawan yang mendatangi Kantor Desa Pambang Baru, Senin (7/7/2025), tidak menemukan kejelasan. Penjabat Kepala Desa, Solehan, menyatakan tidak tahu-menahu soal mandeknya UED-SP. Alasannya, ia baru menjabat. Sekretaris desa, yang disebut memahami lebih dalam soal aliran dana UED-SP, juga tidak berada di tempat.

Surat pemanggilan yang telah dilayangkan pihak desa kepada pengurus Bumdesa pun tidak direspons. Warga makin geram karena data siapa saja peminjam dana, berapa yang macet, dan bagaimana proses penagihannya semuanya gelap.

Ironisnya, pendamping ekonomi desa bernama Sukirman yang seharusnya berperan sebagai pengawas teknis dan fasilitator, justru memilih diam. Saat dihubungi via telepon, ia menolak menjawab dengan alasan harus seizin atasan. Sikap ini memantik reaksi keras dari LSM yang aktif mengawasi dana negara.

“Sukirman tidak layak jadi pendamping ekonomi. Selama tiga tahun UED-SP lumpuh, apa yang sudah dia dampingi?” tegas Isnadi, Ketua DPD LSM TOPAN-RI.

Ia menuding ada pembiaran sistematis yang dilakukan oleh pendamping, yang digaji negara tapi gagal menjalankan fungsinya. Menurutnya, pendamping harusnya mampu mengidentifikasi masalah, mengevaluasi program, dan mengarahkan desa keluar dari kemacetan ekonomi.

Sebagai bentuk tindak lanjut, LSM TOPAN-RI berencana menyurati Kejaksaan Negeri Riau agar turun tangan memeriksa pengurus Bumdesa, Unit UED-SP, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

“Ini bukan sekadar macetnya program, tapi bisa jadi pintu masuk dugaan korupsi dana desa,” ujar Isnadi.

Sementara itu, Camat Bantan, Rafli Kurniawan, menyatakan akan memanggil seluruh pihak terkait. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan tanggung jawab publik dalam tata kelola dana desa.

Warga berharap ada pengusutan tuntas dan pemulihan segera program UED-SP, agar ekonomi desa kembali bergerak. Untuk saat ini, yang tersisa hanya kekecewaan dan pertanyaan: Ke mana larinya dana rakyat?