Selasa, 26 Mei 2026
  • Home
  • Sosial
  • Masyarakat Kunto Darussalam Demo, Minta PT SJI Coy Kembalikan Lahan Mereka

Sosial

Masyarakat Kunto Darussalam Demo, Minta PT SJI Coy Kembalikan Lahan Mereka

Laporan : Fahrin Waruwu
Senin, 10 Des 2018 16:49
Foto saat warga Kunto Darussalam Demo di PT SJI Coy Kota Lama.
ROKANHULU - Ribuan masyarakat adat suku Caniago Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) demo Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sumber Jaya Indahnusa Coy (SJI) Kotalama,‎ Senin (10/12/2018). Aksi masyarakat ini melumpuhkan aktivitas perusahaan cukup lama.

Pada aksi demo yang dikawal ketat belasan polisi dari Polsek Kunto Darussalam tersebut, ribuan masyarakat adat menuntut manajemen PT. SJI Coy menyerahkan kembali tanah‎ adat suku Caniago Kelurahan Kotalama seluas sekira 625 hektar di Divisi A.

Ratusan hektar tanah masyarakat adat di Divisi A tersebut, diakui masyarakat saat ini telah dijadikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SJI Coy, perumahan karyawan, dan areal kebun perusahaan.

Masyarakat claim, ratusan hektar tanah tersebut adalah milik masyarakat adat suku Caniago, dan merupakan peninggalan dari Kerajaan Kunto Darussalam. Tanah ini sudah dikuasai oleh perusahaan sekira 30 tahun silam.

Masyarakat adat suku Caniago mengaku mereka tidak pernah mengganggu perusahaan selama ini, namun manajemen PT. SJI Coy dinilai tidak berkomitmen duduk bersama dengan masyarakat adat.

"Ini adalah tanah kami, ini hak kami, tanah leluhur kami, tanah nenek moyang kami, dan tanah adat Kerajaan Kunto Darussalam untuk pertanahan dan kehidupan anak cucunya di Kunto Darussalam," kata Panglima Hery dalam orasinya di depan pintu masuk PKS PT. SJI Coy, Senin.

‎Ada empat pernyataan sikap masyarakat adat suku Caniago disampaikan di aksi demonya. Pertama, mendesak PT. SJI Coy Kotalama mengembalikan tanah masyarakat adat suku Caniago Kota Lama, dan mengukur ulang kembali luas lahan HGU PT. SJI Coy dengan ketetapan pemerintah.

Kedua, mendesak PT. SJI Coy Kota Lama untuk menghentikan seluruh aktivitas PKS dan kebun perusahaan yang berdiri diatas tanah masyarakat adat suku Caniago Kotalama.

Ketiga, mendesak PT. SJI Coy untuk duduk bersama guna penyelesaian‎ sengketa tanah masyarakat adat suku Caniago Kotalama yang dihadiri langsung oleh pihak PT. SJI Coy yang bisa mengambil keputusan atau direksi perusahaan.

Ke empat, masyarakat adat suku Caniago Kotalama akan tetap melakukan claim terhadap tanah mereka, dan mengancam akan menghentikan seluruh aktivitas diatas tanah masyarakat suku adat.

Kelima,‎ mendesak pemerintah untuk menunda proses pemohon perpanjangan izin HGU PT. SJI Coy sebelum adanya penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat suku Caniago Kotalama dengan PT. SJI Coy.

"Perjuangan masyarakat adat suku Caniago Kotalama tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, selagi mengalir darah Caniago pada anak cucunya," pungkas Laksamana Hery, dan mengaku jika tidak ada solusi, maka mereka akan menghambat perpanjangan izin HGU PT. SJI Coy.

Aksi masyarakat adat suku Caniago yang turut membawa serta anak-anak ini mendapatkan respon dari manajemen PT. SJI Coy. Sejumlah Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat diajak duduk bersama di kantor PKS, disaksikan sejumlah awak media.‎

Pada mediasi tersebut, masyarakat adat suku Caniago memberikan waktu paling lambat 20 Desember 2018 agar PT. SJI Coy mengirimkan orang yang bisa mengambil keputusan saat duduk bersama nanti, baik itu pemilik atau direksi perusahaan. (fah)
Sosial
Berita Terkait
  • Selasa, 26 Mei 2026 16:34

    Polda Riau Bongkar Situs Bank Palsu, Mahasiswa di Kampar Ditangkap

    PEKANBARU-Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap praktik pembuatan situs tiruan (fake website) perbankan yang diduga digunakan untuk memfasilitasi keja

  • Selasa, 26 Mei 2026 16:32

    Kementan RI Tolak Usulan Bupati Kuansing Cabut Izin PT WSN

    KUANSING-Keinginan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby untuk mencabut izin usaha perkebunan (IUP) PT Wanasari Nusantara (WSN) belum membuahkan hasil. Rekomendasi usulan pencabutan izin

  • Selasa, 26 Mei 2026 16:02

    Hasil RUPS-LB, Pemprov Riau Tetapkan Ade Frestian Sebagai Direktur PT PER

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan pimpinan PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada, Selasa (26/5/2026).RUPS-LB yang digelar di

  • Selasa, 26 Mei 2026 16:00

    Lantik 238 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Riau, Plt Gubri SF Hariyanto Minta Bekerjalah Luar Biasa, Jangan Biasa Saja

    PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau melakukan langkah penyegaran birokrasi melalui pelantikan ratusan pejabat administrator dan pengawas. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas

  • Selasa, 26 Mei 2026 15:37

    Polres Rohil dan Pemkab Gelar Apel Kesiapan Satgas Anti Narkoba

    BAGANSIAPIAPI-Upaya memperkuat sinergi lintas instansi dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya melalui pelaksanaan Apel Kes

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.