JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Firman Soebagyo membantah pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang menyatakan adanya lima fraksi partai politik di DPR yang mendorong agar prilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) atau pernikahan sejenis disetujui dalam undang-undang.

Firman menegaskan dalam pembahasan rancangan undang-undang apa pun, hampir seluruh fraksi menolak perilaku LGBT.

"Perihal tersebut tidak benar karena sampai sekarang DPR RI belum pernah membahas RUU tersebut. Bahkan hampir semua fraksi menolak untuk dimasukan dalam daftar prolegnas baik prolegnas prioritas maupun prolegnas jangka menengah," kata Firman lewat keterangannya, Minggu (21/1/2018).

Firman mengatakan DPR RI dalam melakukan pembahasan RUU selalu berhati-hati. Meskipun, Firman mengakui pernah ada beberapa LSM atau NGO yang mengusulkan pembahasan RUU LGBT dalam sebuah audiensi dan DPR belum memberikan responnya.

Namun demikian, menurut Firman, DPR dalam hal ini Baleg menolak bila masukan tersebut dibahas dalam penyusunan RUU LGBT. "NGO asing yang menawarkan untuk memberikan pendapingan dan masukan tentang RUU LGBT dan dengan tegas kami Baleg menolak dalam penyusunan," ungkapnya.

Lebih lanjut, politikus Golkar ini beralasan penolakan tersebut karena isu tentang LGBT dianggap sensitif di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga, belum ada pembahasan mendalam seperti yang dikemukakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. "Kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dari negara manapun," tegasnya.

Sebelumnya Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut sebanyak lima partai politik (Parpol) di DPR mendorong agar prilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) atau pernikahan sejenis disetujui. Padahal perilaku itu bertentangan dengan norma agama.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara dalam Tanwir Aisyiah di Universitas Surabaya, Jatim, Sabtu 20 Januari 2018 kemarin.

"Selain RUU larangan minuman beralkohol, juga ada soal pembahasan prilaku LGBT di gedung DPR. Ada lima partai mendorong itu disetujui," terang Zulkifli Hasan tanpa menyebutkan nama lima parpol itu.

(okezone.com)