Okezone.com

Ketua Bidang Hukum DPP Gerindra Habiburokhman.

JAKARTA � Ketua Bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menilai usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengusulkan dua jenderal polisi aktif dipilih menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut) tidak tepat.

"Usulan Mendagri untuk menempatkan dua jenderal polisi sebagai Plt Gubernur sangat tidak tepat," ujar Habiburokhman kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).

Menurut dia, ada dua alasan yang dianggap usulan penunjukan Asisten Operasi (Asops) Kapolri Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai pj gubernur tidak tepat.

Pertama, kata Habiburokhman, usulan tersebut bertentangan dengan Pasal 201 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentaang Pilkada yang mengatur pj gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Bagi dia, dalam pasal tersebut tidak tertulis 'atau yang sederajat'.

"Nomenklatur pimpinan tinggi madya adalah untuk jabatan pegawai negeri sipil. Tidak bisa dianalogikan pimpinan tinggi madya PNS sederajat dengan Jenderal bintang tiga Polri karena memang tidak ada aturannya," paparnya.

Lalu, lanjut dia, usulan juga dinilai bertentangan dengan Pasal 157 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri sebelum mengisi jabatan pimpinan tinggi madya.

"Saya tidak tahu apakah peraturan yang belum berusia enam bulan ini sudah diubah demi memuluskan usulan Mendagri atau belum, tapi yang jelas aturan tersebut terbut justru untuk mengoreksi aturan sebelumnya yang banyak ditentang karena tidak ada keharusan mundur," ucap dia.

Dengan adanya usulan itu, Habiburokhman berharap pemerintah hati-hati dan tegak lurus mematuhi aturan perundang-undangan dalam membuat keputusan strategis terkait pilkada.

"Jangan sampai kebijakan pemerintah dipersepsikan tidak profesional. Hal lain yang juga penting adalah seharusnya kebijakan yang mengacu pada peraturan, bukan peraturan yang diubah demi memuluskan kebijakan," tutup dia.

(okezone.com)