Minggu, 10 Mei 2026
  • Home
  • Nusantara
  • Bakamla RI Libatkan Kementerian Bahas Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia

Nusantara

Bakamla RI Libatkan Kementerian Bahas Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia

Rabu, 16 Okt 2019 21:17
(Foto: Hms Bakamla RI)
JAKARTA-Bakamla RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) kedua guna membahas blue print kebijakan pengamanan laut Indonesia yang melibatkan kementerian/lembaga di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat (16/10/19).

Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R, membuka langsung acara Rakernis kedua dalam Penyusunan Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia.

Kepala Bakamla mengatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum di wilayah Indonesia secara efektif ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah posisi dan konstelasi geografis Indonesia. Kedua adalah posisi Indonesia yang terletak di dua benua, dua samudera, dan kurang lebih 70.000 kapal yang melintasi setiap tahun di perairan Indonesia kemudian terdapat empat choke point dari sembilan didunia. "Tantangan ketiga adalah tentang kewajiban UNCLOS yaitu terkait dengan ALKI, kita harus menjamin tiga jalur ALKI aman untuk digunakan," terang Laksdya Taufiq.

Dikatakannya pula, tugas yang diamanatkan Presiden pada dasarnya Bakamla melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan laut di seluruh perairan Indonesia dan Yuridiksi Indonesia. Jadi tidak hanya di wilayah kedaulatan tapi diseluruh Yuridiksi sehingga Bakamla adalah institusi operasional. Didalam tugas dan fungsi berikutnya adalah menyusun kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia," Jelas Laksdya Taufiq.

Didalam rapat kabinet ditegaskan bahwa Bakamla melaksanakan fungsi Coast Guard di Indonesia. Kalau berbicara Coast Guard maka secara universal mempunyai tiga fungsi yaitu Maritime Security, Maritime Safety dan Defense inward time dibawah Navy. Oleh karena itu Coast Guard merupakan suatu keniscayaan dengan tatanan dunia sekarang ini sehingga penegakan hukum disinergikan oleh Bakamla. Tetapi kita tahu bahwa UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak menegasikan undang-undang yang lain sehingga undang-undang lain masih berlaku. Hal tersebut bukan menjadi masalah, yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan dilapangan bisa bersinergi tanpa harus berkutat atau berdiskusi tentang undang-undang itu karena hal tersebut bukan tataran kita, tataran kita adalah operasional.

Ditegaskan pula, pelaksanaan operasional dilapangan gunakanlah asas OMSP yaitu Unity of Effort (kesatuan usaha) dan legitimacy (dasar hukum kewenangan). Inilah sebetulnya yang menjadikan dasar bagaimana kita bisa bersinergi.

Acara Rakernis ini menghadirkan sembilan narasumber dari kementerian/lembaga negara, yakni Kolonel Laut (P) Sawa, S.E., M.M., (Paban II Operasi Sopsal TNI AL), Dewo Broto (Direktur Pertahanan Keamanan, BPPN), Narendra Jatma, S.H., LLM (Plh. Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung), Untung Purwoko, S.E., (Kasubdit Patroli Laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Mukti W (Direktur 74, BIN), Drs. Ersiwo Zaimaru, S.H.,M.H., (Direktur Hukum, BNN), A Harry Lesmana (Kasi TPI Laut, Direktorat Jenderal Imigrasi), Drs. Ahmed Wijaya, (Asdep 3/V Kamtibnas, Kemenkopolhukam), Kombes Bambang Irianto (Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Baharkam Polri).

Bertindak sebagai moderator pada acara yang diikuti puluhan peserta yaitu Kasubdit kerjasama Dalam Negeri Kolonel Bakamla Elli Susiyanti,S.H.,M.H,.M.M. Peserta Rakernis terdiri dari TNI AL, Polair, Bea Cukai, Basarnas, KKP, Hubla, Kejaksaan, Hubla, PSDKP dan Kemenkopolhukam (rls/jon)
Nusantara
Berita Terkait
  • Minggu, 01 Feb 2026 19:05

    Verifikasi Rumah Bupati Tapteng Berujung Pengeroyokan, Polisi Selidiki Pasal 170 KUHP

    Tapanuli Tengah-Upaya verifikasi informasi mengenai status rumah yang ditempati Bupati Tapanuli Tengah berujung dugaan pengeroyokan terhadap seorang wartawan.Peristiwa tersebut kini dit

  • Minggu, 01 Feb 2026 19:00

    Kadiv Humas Polri: Peran Wartawan Krusial bagi Demokrasi dan Keutuhan NKRI

    Bogor-Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa wartawan memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas demokrasi sekaligus keutuhan Negara Kesatuan Repub

  • Rabu, 28 Jan 2026 10:06

    Capaian UHC Lampaui 100 Persen, Pemkot Pekanbaru Raih Penghargaan Kategori Madya

    JAKARTA â€" Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Pengharga

  • Kamis, 22 Jan 2026 18:25

    Pengurus PWI DIY 2025–2030 Dilantik di Hadapan Sri Sultan HB X, Tegaskan Etika Pers di Era Viralitas

    Yogyakarta- Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masa bakti 2025â€"2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (22/1/20

  • Senin, 10 Nov 2025 19:15

    Panglima TNI Hadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI

    Jakarta-Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Ja

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak