Fahrin Waruwu

Ketua LAM Rohul H.Tengku Rafli Armen S.Sos

ROKAN HULU - secara tegas ‎Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Rokan Hulu (Rohul) H.Tengku Rafli Armen S.Sos mengakui secara hukum di Rokan Hulu tidak ada tanah ulayat.

"Secara hukum tidak ada,‎yang kita anggap tanah ulayat itu tanah persukuan,"tegas Ketua LAM Rohul Tengku Rafli dikantornya, Jumat (8/1/2016).

Menurut Tengku Rafli yang juga sebagai Kadiskoperindag Rohul, status hukum‎ atau Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang tanah ulayat di Rohul akan dibuat setelah 89 Desa Adat yang diajukan ke Kementrian Dalam Negeri diakui.

"Perda dibuat setelah desa adat ditetapkan Kementrian dalam negeri , statusnya sudah diversifikasi, sebanyak 89 desa adat yang diajukan,‎"tutur Tengku Rafli Armen.

Tengku Rafli menambahkan tujuan dibentuk desa adat agar pemerintah mengakui masyarakat adat ada.

Saat di tanya tentang konflik antara perusahaan dan masyarakat terkait lahan, Tengku Rafli menghimbau kepada Perusahaan dan Masyarakat apabila terjadi konflik, agar mematuhi perjanjian (MOU) yang telah disepakati kedua belah pihak dan buat Perusahaan agar mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan peraturan Pemerintah.

‎"Untuk mencegah konflik,kembalikan ke MOU, Perusahaan taati aturan, seperti perusahaan perkebunan agar memberi 20% hak masyarakat,"‎
(fah)