Senin, 27 Jul 2026
  • Home
  • Politik
  • Genjot PAD Riau, Komisi III DPRD Desak Pengawasan Wajib Pajak Nakal

Politik

Genjot PAD Riau, Komisi III DPRD Desak Pengawasan Wajib Pajak Nakal

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Senin, 27 Jul 2026 16:48
PEKANBARU - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dinilai belum tergarap secara maksimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak serta lemahnya sistem pengawasan. Persoalan ini menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja Komisi III DPRD Riau bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Senin (27/7/2026).

Dalam rapat tersebut, legislatif menekankan bahwa peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan inovasi teknologi. Pemerintah daerah didesak untuk segera memperkuat pengawasan langsung di lapangan guna menekan angka kebocoran penerimaan dari berbagai objek pajak dan retribusi.


Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, SH MSi menjelaskan bahwa penerapan digitalisasi pengawasan memang patut dipertimbangkan seperti yang telah berjalan di daerah lain. Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah tersebut dikaji secara matang supaya investasi yang dikeluarkan tidak berakhir sia-sia.

"Digitalisasi memang sudah diterapkan di beberapa daerah. Namun, kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Jangan sampai alat yang dibeli dengan biaya besar justru dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," papar Edi.


Sebagai contoh, ia mengungkapkan bahwa hingga kini masih sering ditemukan praktik pelanggaran, seperti perusakan meteran air (water meter) hingga penggunaan pipa tersembunyi oleh sejumlah industri guna menghindari pajak pemanfaatan air permukaan.

"Selama ini water meter kita saja masih ada yang dirusak, bahkan ada yang menggunakan pipa-pipa tersembunyi. Ini sebenarnya persoalan etika dan kepatuhan," tegasnya.

Kondisi ini, lanjut Edi, menunjukkan bahwa realisasi PAD sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, penambahan serta peningkatan kapasitas personel pengawas di lapangan menjadi sebuah kebutuhan yang harus segera dieksekusi.

"Pengawas memang ada, tetapi yang diawasi terkadang lebih pintar mencari celah. Karena itu pengawasan harus diperkuat, baik dari sisi personel maupun sistemnya," tukasnya.

Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Vera Angelika, Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Eva Yuliana, serta Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah beserta jajaran terkait lainnya.

Melalui forum ini, DPRD Riau berharap pengawasan yang ketat, aparat yang profesional, serta penerapan digitalisasi dapat dikombinasikan untuk menggali potensi PAD Riau. Peningkatan kapasitas fiskal daerah ini diharapkan mampu menunjang jalannya pembangunan dan pelayanan publik secara lebih optimal ke depannya.(goriau)
Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/genjot-pad-riau-komisi-iii-dprd-desak-pengawasan-wajib-pajak-nakal.html

komentar Pembaca
berita Terbaru

Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak
slot hoki slot hoki slot gacor sabithoki