Fahrin Waruwu

Para aktifis Rohul

ROKAN HULU - Masyarakat Rokan Hulu Negeri Seribu Suluk kecewa, sebab incumbent atau petahana dinilai tidak menghargai hasil pesta demokrasi yang digelar pada Tanggal 9 Desember 2015 lalu, meskipun itu hak dari masyarakat. Tapi seharusnya semua elemen masyarakat harus memikirkan dampak positif dan negatifnya, termasuk untung dan ruginya.

Informasi ini disampaikan, sejumlah aktifis Rohul antara lain, Mantan Ketua KNPI Rohul, Hardizon, Koordinator BARA-API Provinsi Riau, Miswan, Ketua AWI Rohul, Rian Alfian, Ketua GWI Rohul, Fahrin W, Sekretaris LPP Tipikor-RI, Mintarija, Ketua LSM Parwi, Armensyah Nasution, Sekretaris Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKP), Rohul, Endar R, S.Sos, Aktifis Rohul, Hendri H,  Wakil Direktur TOPAN-RI, L Manalu.

Kemudian, Koordinator Tariqat Naqsyabandiyah Sumbagut Ade Irwan Hudayana, Ketua LSM Penjara, Buaminto,  Tokoh Pendiri Negeri Seribu Suluk H. Hamdani, Barisan Intelektual Delegasi Antar Lembaga, (BIDAL) Benny Pradawannsyah dan Maulana Syafitra, Aktifis YP-MPR H. Basri, Yanto Belong, Aktifis Lingkungan, Andi. S, Aktifis Anti Korupsi R. Ginting, Sekretaris Clean Goverment, Agusman Nasution, Aktifis Masyarakat Sahuri, dan lainnya.

Disampaikan, Hardizon, masyarakat Rohul kecewa dinilai tidak menghargai hasil Pilkada Rohul 9 Desember 2015 lalu, sebenarnya dari pantauan di lapangan yang paling berpeluang untuk melakukan pelanggaran dan kecurangan pilkada secara, terstruktur, masif yakni incumbent atau petahana.

"Kita akui orang melapor ke MK RI itu hak dari paslon, tapi kita heran seperti di Desa Batang Kumu Kec. Tambusai 18 TPS (TPS1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,14,15,16,19,20,21,22 dan 23) dan Desa Kota Lama Kec. Kunto Darussalam 11 TPS (TPS 1,3,12,13,18,19,20,21,22,25, dan 28) dan Desa Muara Dilam 4 TPS (TPS 4,5,6 dan 8), ini saksi dari masing-masing partai politik sudah menanda tangani baik di tingkat PPS dan PPK," ungkap Hardizon diamini aktifis lainnya.

Lanjut, Rian Alfian, ini mereka yang melaporkan ke MK RI itu sepertinya tidak percaya dengan para saksi-saksi mereka di lapangan yang sudah . "Jika seperti ini mental pejabat yang ingin jadi pemimpin di Rohul alamat hancurlah negeri ini, masa orang yang dia beri SK dan mandat tidak dipercayainya," ungkapnya.

Kemudian diterangkan, Miswan, dirinya berharap agar semua pihak bisa saling menghargai, begitu juga dengan intansi MK RI harus jeli dengan kondisi pesta demokrasi di Negeri Seribu Suluk.

"Kita berharap semuanya bisa menerima apa yang sudah terjadi, jangan memperturutkan hawa nafsu dan kepentingan pribadi dan golongan tertentu, kita hargai kinerja penyelenggera baik itu PPS, PPK, kemudian pengaman baik TNI dan polisi yang sudah bersusah payah menciptakan suasana kondusi di tengah-tengah masyarakat," harap Miswan.

Tambah Buaminto, jika seperti ini sikap dan sifat para pemimpin di Rohul, dikhawatir negeri ini akan terjadi ketidak kepercayaan masyarakat lagi, kemudian stuasi di tengah-tengah nanti tidak akan kondusif, jadi yang kalah harus legowo sesuai dengan harapan rakyat.

"Kita tengah menyusun tim diperkirakan akan dihadiri ribuan masa untuk melakukan aksi di kantor Bupati dan DPRD Rohul, kita tidak hanya menyoroti Pilkada Rohul, termasuk indikasi-indikasi korupsi Rohul," sampai Buaminto.

Sementara itu, Sekretaris Clean Govermet Rohul, Agusman Nasution meminta semua elemen masyarakat bisa menahan diri, kemudian para peserta pilkada juga harus legowo, dirinya kecewa dengan sejumlah aktifis di Jakarta, belajarlah dengan baik, bentindaklah layak kaum intelektual, berjuanglah atas nama rakyat Rohul, bukan atas nama orang-orang tertentu.

"Saya sudah dianggap orang tua kawan-kawan aktifis di Rohul, supaya tetap bisa menahan diri, kita kedepankan proses hukum, jangan bertindak di luar aturan hukum yang ada, tinggal Pilkada itu sebagai hadiah yang berharga bagi masyarakat Rohul, karena Pilkada itu bukan kepentingan sekelompok, tapi kebutuhan rakyat," pungkasnya. (fah)