BENGKALIS - Pejabat sementara (Pjs) Desa Bantan Sari kecamatan Bantan, Iskandar diduga terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan Desa yang dananya  bersumber dari APBD dan APBN Provinsi Riau tahun anggaran 2015. 

Hal ini disampaikan salah seorang  oknum Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD) yang engan namanya dipublikasi mengatakan Rabu (3/1/2015), beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pekerjaan bersumber dari  dana pemerintah pusat dan daerah di Desa Bantan sari ini semua di kerjakan Pjs Kepala Desa iskandar.

Ia mencontohkan menyuplay material dan mendatangkan alat berat, untuk pekerjaan normalisai atau pembuatan body jalan warga tempatan disini hanya pekerja saja, " belum lagi  menyangkut program ADD Desa jauh berbeda diantaranya adanya pemotongan pada bantuan  rumah ibadah mencapai 10 persen, bantuan kepada Bidan kampung yang belum jelas hingga sekarang,"ujarnya

Padahal lanjut dia lagi, tahun sebelum Pjs ini tidak pernah terjadi seperti ini, " saya sebagai LKMD atau tokoh masyarakat merasa kecewa terhadap kebijakan yang terjadi," ketusnya.

"Kita punya sumber dana di Desa Bantan sari cukup lumayan 1 miliyar itu baru ADD nya ditambah dana dari Propinsi dana APBD serta hibah dari kabupaten Bengkalis seperti dana Inbup 1 miliyar dan dana ued -sp 1 miliyar. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi warga kita disini adalah pelaksanaan dana inbup yang satu miliyar itu rata rata papan plangnya tidak dijelaskan volume kegiatannya tetapi masalah nilai anggaran nya jelas,"ungkap Oknum LKMD tersebut

Disambung dia lagi, contoh semenisasi jalan kelapa tiga ,volumenya 1 unit, biaya 144.443.000. pekerjaan pembersihan parit/normalisasi jalan H.Sarmin volume 1 unit nilai anggaran nya 41.838.000.pembuatan body jalan Misni menuju jalan H Aziz serta pembuatan body jalan Yusuf menuju jalan Terubuk sudah selesai di kerjakan tapi hingga tahun 2016 ini belum ada papan plang nya ( proyek siluman).

Di tempat terpisah ketua BPD saat dikonfirmasi wartawan  mengaku  belum mengetahui kalau ada pemotongan bantuan hibah dan pelaksanaan kegiatan inbup itu, "nantilah kulihat juknis Add, " ungkapnya singkat.

Sementara Itu,Pjs Kepala Desa Bantan Sari membantah hal itu, kepada wartawan Rabu, ( 6/1/16) mengatakan ia sudah upayakan agar kegiatan itu  bisa di bagi persetiap RT, " namun karna terlalu banyak tidak setuju hingga kita serahkan ke TPK untuk melaksanakan bukan saya kerjakan seperti tudingan masyarakat, kita buat baik pun tetap juga ada bahasa seperti ini, pening kepala kita jadinya, sayapun berharap  cepat masa pj ini selesai,"jelas Iskandar kepada wartawan. (sbi) Peristiwa