Elviana : Investasi dan Penanaman Modal Penting Diatur Undang-Undang

Laporan: Bambang Subagio

admin

Kamis, 30 Jan 2020 18:42

Padang-Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan pihaknya terus mencari masukan, saran dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Hingga saat ini, Komie IV telah memperoleh masukan yang komprehensif dan empirik dari KADIN, APINDO, APKASI dan APEKSI, terkait kondisi investasi dan penanaman modal di daerah.

"Investasi dan penanaman modal sangat penting untuk diatur, karena menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, " kata Elviana saat menyoroti kondisi investasi daerah dalam kunjungan kerja di Padang, Sumbar, Selasa (28/1/2020).

Elviana mengatakan memberikan apresiasi kondisi investasi di Sumbar. Meskipun potensi SDA di Provinsi Sumbar ini tergolong kurang, namun pertumbuhan ekonominya masih terjaga. "Hal ini tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemprov. Misalnya pengembangan pariwisata yang berkontribusi positif bagi ekonomi Sumbar,” kata Elviana Elviana menambahkan selama ini, Komite IV seringkali menemui kendala untuk menemukan aset atau modal daerah .

Misalnya di Provinsi Sumbar terkait keberadaan hutan lindung, tapi aset-asetnya dimiliki pihak lain. Untuk itulah kunker ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan yang pada akhirnya ditemukan solusi untuk peningkatan ekonomi daerah. "Komite IV DPD RI akan menampung masukan dan aspirasi dari berbagai daerah, baik daerah yang investasinya tinggi maupun yang belum tetapi memiliki inovasi-inovasi untuk menjaga perekonomian daerahnya,” tambah Elviana

, " kata Senator dari provinsi Jambi seraya mengatakan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah akan dimasukkan ke Prolegnas tahun 2021. Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan Sumbar sangat butuh investor. Dengan kondisi daerah yang tidak banyak memiliki potensinya, Irwan meminta dukungan semua pihak agar investor di Sumbar semakin ramai. Irwan juga menyadari Pendapat Asli Daerah (PAD) Sumbar sangat kecil.

Sekitar 6 persn dari 94 persen APBD masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). PAD yang kecil tidak bisa membuat ruang gerak yang luas untuk menyejahterakan rakyat. "Prinsip kami, bagaimana agar perizinan mudah, murah, cepat. Ada juga tim ad hock untuk mengurus investasi ini. Sehingga kenyamaan investor terjaga,” tambah Gubernur (bam)

DPR RIElvianaInvestasi

Berita Terkait

Senin, 13 Mei 2024 20:24

Investasi Pemkab Kuansing 3,2 Miliar ke PT RAL Kembali Menjadi Sorotan DPRD Untuk Diselesaikan

TELUK KUANTAN- Permasalahan investasi sebesar 3,2 Miliar Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) ke Riau Airlines (RAL) kembali menjadi sorotan pada pandangan umum fraksi DPRD Kuansing pada rapat paripu

Kamis, 09 Mei 2024 04:36

Perlu Kemudahan Investasi untuk Bantu Pemerintah Memitigasi Perubahan Iklim

JAKARTA-Biaya yang dibutuhkan pemerintah untuk melakukan mitigasi perubahan iklim mencapai ribuan triliun rupiah.Krisis iklim semakin parah, bisa dilihat dari berbagai bencana ekologis di berbagai tem

Selasa, 28 Jan 2020 07:33

Komite I DPD RI Kembali Desak Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

JAKARTA- Komite I DPD RI mendesak agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan secepatnya agar masyarakat di daerah kepulauan dapat sejahtera. Desakan dilontarkan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachr

komentar Pembaca