JAKARTA - Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief meminta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mematuhi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, Ketua Majelis Hakim Made Sutrisna mengabulkan sementara permohonan yang dilayangkan Fahri.

"Kepada pihak tergugat (PKS), harus mematuhi putusan. Maka secara sah, Pak Fahri masih tercatat sebagai anggota PKS dan Wakil Ketua DPR. Tergugat juga tidak boleh mengambil keputusan sendiri, karena itu tidak mempunyai aturan hukum," kata Mujahid saat berbincang dengan Okezone, Selasa (17/5/2016).

Menurut Mujahid, pihaknya mempersilahkan partai yang dipimpin Sohibul Iman itu jika ingin mengajukan banding atas putusan sela ini.

"Jadi kuasa hukumnya (PKS) sudah mengajukan banding, bagi kami itu hal biasa saja. Silahkan menggunakan upaya hukum yang tersedia sesuai perundang-undangan yang ada," tandas dia.

Sebelumnya, ‎Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sementara permohonan Fahri Hamzah atas Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Made Sutrisna.

"Dengan ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan‎ sementara permohonan penggugat," ujar Hakim Made Sutrisna di Ruang Sidang V Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin 16 Mei 2016.

Made menjelaskan, putusan itu diambil dengan mengacu pada Undang-Undang MD3 Pasal 239 ayat 2 huruf D dan Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 untuk memutuskan sementara, namun tidak mempengaruhi pokok perkara.

"Itu putusan provisi, putusan sementara namun harus dilaksanakan mengingat agar jangan sampai menimbulkan masalah kedua belah pihak, maka kita putuskan," terang dia. (okezone.com)