Fahrin Waruwu

Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH

ROKANHULU - Terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada pelakanaan pengurusan sertifikat melalui Program Nasional Agraria  (Prona) yang seharusnya biayanya dari Rp 0 s/d 50.000 yang pelaksanaan kegiatan tersebut di Kantor  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KATR/BPN), Rokan Hulu (Rohul), Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri SH tegaskan secepatnya akan memanggil dengan mengadakan hearing (Dengar Pendapat) Kepala KATR/BPN Rohul.

"Nanti melalui Komisi 1 akan kita panggil Kepala KATR/BPN Rohul, untuk memberikan pejalasan terkait, sebab saya sudah mendapat laporan dari masyarakat terkait baik secara tertulis dan lisan, sehingga kita mengurai persoalan tersebut," tuturnya di ruang kerjanya, Senin (16/5).

Lanjutnya melalui komisi 1 akan terjawab nanti, tidak hanya proses Prona,  pembuatan sertifikat, informasi dari  kementerian biaya mengurusnya Rp 50 ribu, namun fakta di lapangan program yang gratis mengeluarkan biaya yang sangat besar. "Jadi mudah-mudahn nanti setelah kita bahas bersama, kita minta keterangan dari Kepala KATR/BPN Rohul baik sertifikat  Prona maupun pembuatan sertifikat lainnya," tegas Kelmi Amri yang juga Mantan Ketua KNPI Rohul tersebut.

Di tempat berbeda, Sekretaris Fraksi PPP Rohul, Arif Reza Syah, juga menerima keluhan itu, apalagi Daerah Pemilihan (Dapil) nya Tambusai-Tambusai Utara paling banyak menerima program Prona tersebut.

"Kalau memang gratis, kok membayar mahal, kita juga banyak melaporkan warga kepada saya secara lisan, tentu nanti akan saya koordinasikan dengan Komisi 1 DPRD Rohul, untuk mengurai persoalan ini," tukasnya.

Sebelumnya, Kapolres Rohul, AKBP Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan piihaknya sudah melakukan pemanggil terhadap saksi-saksi, baik dari pihak KATR/BPN maupun dari pihak kades.

"Kita terus memanggil yang bersangkutan terkait persoaln tersebut, mudah-mudahan secepatnya bisa selesai," ujarnya.

Hal senda juga disampaikan, Tokoh Masyarakat, Desa Lubuk Soting, Hengki Irawan, persoalan Prona sudah dilaporkan ke Kantor BPN Rohul dengan surat Nomor:01/FMPD-LB/1/2016 terkait pungutan penerbitan sertfikat Prona Desa Lubuk Soting diterima Pembantu Subbag TU BPN Rohul Afri Suwandi.

" Kita juga sudah melaporkan ini melalui Forum Masyarakat Peduli Desa Lubuk Soting (FMPDLS), ke Kajari Pasir Pangaraian, pada Tanggal 20 Januari 2016 lalu, langsung diterima salah satu stafnya Maisyarah, namun saat hai ini dipertanyakan dengan pihak kejaksaan mengaku kalau kasus ini sudah ditangani pihak Polres Rohul," tegas Hengki Kurniawan Koordinator FMPDLS (Fah)