Pemkab Rohul Percepat Realisasi Kebijakan Satu Data

Laporan:Puspen TNI

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 25 Sep 2023 17:11

ROKAN HULU-Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mempercepat pelaksanaan kebijakan satu data terintegrasi dengan penyelenggaraan open data proaktif dan peningkatan kinerja pelayanan informasi publik.

Ini merupakan upaya mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah dalam ketersedian data dan informasi publik. Dinas Kominfo kini tengah menyusun daftar informasi publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dalam upaya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo, Rudy Fadrial usai menjadi narasumber Workshop Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan Peningkatan Layanan Informasi Proaktif Kabupaten Rohul di Convention Hall Islamic Center Rohul, Senin (25/9/2023).

Workshop yang ditaja Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau bekerja sama dengan Diskominfo Rohul itu dibuka Bupati Sukiman diwakili Staf Ahli Suharman Nasution.

Menurut Rudy, pemerintah daerah menyambut baik dan mendukung kegiatan workshop yang ditaja Fitra Riau, dengan harapan dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan satu data dan meningkatnya pelayanan informasi publik di Rohul ke depannya.

Rudy mengakui, pemerintah terus berupaya merealisasikan kebijakan satu data dengan membuat regulasi sebagai dasar hukum dalam implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam hal ini, Dinas Kominfo sebagai wali data dan Bappeda sebagai pembina data melakukan asistensi dalam mengklasifikasi data statistik sektoral OPD di lingkungan Pemkab Rohul, guna sinkronisasi dengan sektoral data provinsi dan Pusat.

“Dinas Kominfo sebagai PPID Utama dalam memberikan pelayanan informasi publik, sudah semestinya informasi publik yang disajikan PPID, menjadikan data statistik sektoral. Dengan tersusunnya DIP dan DIK dengan tujuan akhir menghindari terjadinya sengketa informasi publik,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Suharman Nasution menyatakan, program nasional satu data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah. Tujuannya menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antara instansi pusat dan daerah.

“Kita harapkan dari workshop ini, dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan kebijakan satu data di Kabupaten Rohul,” ujarnya. (adv/dikominfo)

Advertorial

Berita Terkait

Minggu, 19 Apr 2026 11:30

Dua Paket Sabu Disita, Polres Dumai Ringkus Tersangka di Bukit Kapur

DUMAI - Berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika, Satuan Reserse Narkoba Polres Dumai bergerak cepat hingga berhasil mengungkap kasus peredaran sabu di wila

Jumat, 17 Apr 2026 20:14

Mahasiswa Geruduk Polres Rohil Minta Copot Kapolres Rohil

UJUNGTANJUNG-Sekitara 50 gabungan Mahasiswa Rohil mengadakan aksi unjuk Rasa Kamis (17-4-2026) di dipan Mapolres Rokan Hilir.Mahasiswa bergerak dari Kota Bagansiapiapi sekitar pukul 14.00 Wib dan samp

Jumat, 17 Apr 2026 11:57

Satres Narkoba Polres Dumai Amankan Paket Sabu Dari Dua Tempat Yang Berbeda

DUMAI-Gerak cepat aparat Satres Narkoba Polres Dumai kembali membuahkan hasil dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Dumai Selatan. Berdasarkan laporan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumat, 17 Apr 2026 10:08

Antisipasi Tindak Kriminal, Polres Dumai Melalui Polsek Jajaran Melaksanakan Penggalangan

DUMAI-Kegiatan penggalangan terhadap masyarakat terus dilakukan jajaran Polres Dumai guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada Kamis, 16 April 2026, para Kapolsek di wilayah huk

Kamis, 16 Apr 2026 18:01

Pasutri di Rohil Ditangkap Edarkan Sabu

Pujud-Tim Reskrim Polsek Pujud kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukumnya dengan menangkap pasangan suami istri (pasutri) yang diduga sebagai pengedar sabu di Pondok Kresek, Kecamatan

komentar Pembaca