DPD IMM Riau : Optimalisasi Pajak Air Permukaan adalah Kunci Keadilan Ekonomi di Riau

Berita

DPD IMM Riau : Optimalisasi Pajak Air Permukaan adalah Kunci Keadilan Ekonomi di Riau

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 11 Feb 2026 13:06

(FotoCatatanRiau)

Pekanbaru �" Provinsi Riau kembali menghadapi paradoks klasik: kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Di tengah kontribusi besar sektor minyak, gas, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan terhadap devisa negara, kondisi fiskal daerah justru tertekan. Proyeksi defisit APBD 2025 sebesar Rp3,5 triliun dan tunda bayar sekitar Rp2,2 triliun menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau memandang optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai solusi konkret, rasional, dan berkeadilan. Air permukaan merupakan sumber daya publik yang dimanfaatkan secara masif oleh korporasi di sektor perkebunan kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan pertambangan. Namun kontribusi fiskalnya dinilai belum sebanding dengan skala pemanfaatan dan dampak ekologis yang ditimbulkan.

Ketua DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein HRP, menegaskan bahwa optimalisasi PAP bukan sekadar upaya menutup defisit anggaran, melainkan langkah menegakkan kedaulatan ekonomi daerah atas pengelolaan sumber daya alam. IMM Riau mengapresiasi Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau yang mendorong kebijakan ini, seraya menegaskan bahwa perluasan objek pajak tidak boleh hanya menyasar sektor kelapa sawit, tetapi juga HTI dan pertambangan secara proporsional.

DPD IMM Riau juga mencatat komitmen Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau dalam mendukung optimalisasi PAP, termasuk melalui penyesuaian nilai perolehan air dan penguatan sistem pengawasan. Langkah ini penting agar pemungutan pajak berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

IMM Riau menekankan bahwa kebijakan ini harus dibangun di atas prinsip keadilan ekonomi. Korporasi yang memperoleh manfaat terbesar dari sumber daya alam wajib memberikan kontribusi yang sepadan, sementara pekerja dan petani tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak tidak langsung. Optimalisasi PAP tidak boleh berujung pada pemotongan upah atau penurunan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani plasma.

Selain itu, hasil penerimaan PAP harus dialokasikan secara transparan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Riau.

DPD IMM Riau memandang situasi fiskal saat ini sebagai momentum koreksi arah kebijakan pembangunan daerah. Optimalisasi Pajak Air Permukaan adalah ujian keberanian pemerintah dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Riau secara berkelanjutan.(Ctr)

Sumber: (CatatanRiau.com)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca