Optimalkan Aset, Pemprov Riau Bedah Ulang Kontrak Hotel Aryaduta

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Sabtu, 07 Feb 2026 08:23

(FotoGoriau.com)

PEKANBARU �" Pemerintah Provinsi Riau kini tengah merumuskan kebijakan baru untuk memaksimalkan pendayagunaan aset daerah guna memperkuat struktur pendapatan. Fokus utama evaluasi ini tertuju pada Hotel Aryaduta Pekanbaru yang berdiri di atas lahan strategis Jalan Diponegoro.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, Jumat (6/2/2026) mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah khusus agar aset-aset bernilai tinggi ini mampu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Momentum ini berbarengan dengan pembenahan internal di tubuh PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) pasca perombakan pucuk pimpinan melalui RUPSLB.

Pemerintah daerah saat ini sedang melakukan pemetaan mendalam terhadap model bisnis BUMD tersebut. Tujuannya agar PT SPR tidak hanya sekadar mengelola, tetapi juga mampu memberikan deviden yang berkelanjutan bagi pembangunan di Bumi Lancang Kuning.

"Intinya, kami akan segera rapat kembali dengan tim PAD yang sudah dibentuk. Semua skema pengelolaan dan arah bisnis akan dibahas di sana," jelas SF Hariyanto.

Mengenai polemik perpanjangan kontrak Hotel Aryaduta dengan grup Lippo Karawaci, SF Hariyanto memberikan klarifikasi bahwa secara prosedural tidak ditemukan pelanggaran hukum. Namun, ia menyayangkan minimnya transparansi informasi yang diterima pemerintah provinsi sebagai pemegang saham utama saat proses negosiasi berlangsung.

Kekecewaan tersebut muncul karena Pemprov Riau merasa tidak dilibatkan secara utuh dalam pembahasan detail kerja sama sejak tahap awal. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu evaluasi besar-besaran terhadap manajemen aset yang ada.

"Secara mekanisme memang benar, hanya saja kami sebagai pemegang saham tidak diberi tahu prosesnya. Itu yang kemarin kami sesalkan," katanya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa saat ini seluruh kendali atas pengelolaan Hotel Aryaduta sepenuhnya telah berada dalam pengawasan pemerintah daerah. Tim internal telah membedah seluruh dokumen perjanjian untuk memastikan kepentingan daerah terlindungi.

"Kami akan segera rapat dengan tim. Perjanjian-perjanjian kerja sama sudah kami pelajari dan semuanya kini berada di bawah penguasaan pemegang saham," pungkasnya. (grc)

Sumber: GoRiau.com

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca