KKI Prihatin Maraknya Gratifikasi Dokter dan Perusahaan Farmasi
Sabtu, 21 Nov 2015 14:28
Ketua Konsil Kedokteran Gigi Dr Leila Mona Ganiem SpD MSi mengatakan, sebagi lembaga negara yang diamanahkan melindungi masyarakat dan mengawal mutu profesi dokter, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sangat prihatin terkait pemberitaan tentang gratifikasi yang melibatkan dokter dan perusahaan farmasi. Karena sebelum diizinkan berpraktek, seorang dokter akan melakukan sumpah, memiliki etika dan disiplin profesi kedokteran.
"Pasien punya hak untuk bertanya kepada dokter untuk menyampaikan segala tentang pikirannya. Ini juga terkait pemberian obat, apabila tidak setuju, pasien bisa menolak," ujar Mona saat jumpa pers membahas Pemberitaan Gratifikasi Dokter dan Perusahaan Farmasi di Kantor Konsil Kedokteran Indonesia, di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, kemarin.
Pada kesempatan sama, Ketua Umum Konsil Kedokteran Indonesia Prof Dr dr Bambang Supriyatno SpAK menambahkan, pengetahuan pasien saat ini sudah melebihi kepintaran dokter. Canggihnya dunia tekonologi yang membuat pasien semakin cerdas.
"Pasien sudah banyak tahu pengetahuan lewat internet. Misalnya mereka mencari ilmu penyakit dari internet, masyarakat sudah paham tentang kesehatan atau dokter," imbuh dia.
KKI melaporkan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan pasien yang mengadukan dugaan kasus gratifikasi dokter.
"Apabila diketahui seorang dokter melakukan gratifikasi, pasti akan kita berikan peringatan tertulis dan kenakan sanksi. Salah satunya yaitu opencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara dan izin praktek dicabut sementara," tutupnya.
Polda Riau Bongkar Situs Bank Palsu, Mahasiswa di Kampar Ditangkap
PEKANBARU-Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau mengungkap praktik pembuatan situs tiruan (fake website) perbankan yang diduga digunakan untuk memfasilitasi keja
Kementan RI Tolak Usulan Bupati Kuansing Cabut Izin PT WSN
KUANSING-Keinginan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby untuk mencabut izin usaha perkebunan (IUP) PT Wanasari Nusantara (WSN) belum membuahkan hasil. Rekomendasi usulan pencabutan izin
Hasil RUPS-LB, Pemprov Riau Tetapkan Ade Frestian Sebagai Direktur PT PER
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi menetapkan pimpinan PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada, Selasa (26/5/2026).RUPS-LB yang digelar di
Lantik 238 Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Riau, Plt Gubri SF Hariyanto Minta Bekerjalah Luar Biasa, Jangan Biasa Saja
PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau melakukan langkah penyegaran birokrasi melalui pelantikan ratusan pejabat administrator dan pengawas. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas
Polres Rohil dan Pemkab Gelar Apel Kesiapan Satgas Anti Narkoba
BAGANSIAPIAPI-Upaya memperkuat sinergi lintas instansi dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satunya melalui pelaksanaan Apel Kes