Jumat, 05 Jun 2026
  • Home
  • Politik
  • DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

Politik

DPR Minta Kementerian BUMN Miliki Program Kerja Transparan

admin
Jumat, 24 Jan 2020 20:29
Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Mohammad Toha meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian BUMN harus transparan serta jelas mengenai program kerja yang akan dijalankan untuk ke depannya.

Toha memyatakan hal itu menyusul serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan BUMN soal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020.

"Program kerja harus jelas sesuai dengan inti bisnis (core business) dan Tupoksinya masing-masing. Perusahaan BUMN memang harus cari untung, tapi secara simultan juga harus bisa memberikan manfaat serta pelayanan kepada masyarakat," kata Toha dalam keterangan pers, Kamis (23/1/2020).

Politikus PKB ini berpendapat, program dijalankan oleh seluruh BUMN bekerja harus mendukung pelaksanaan program Pemerintah yang efesien dan efektif. Apalagi, program kerja  mengarah pada persiapan menuju industri 4.0.

"Tidak ego sektoral. Menekankan kerja sama dan sinergi antar BUMN. Contohnya, BUMN butuh beras ya ke Pertani dan Bulog. BUMN butuh konstruksi ya ke BUMN Karya," kata mantan Wabup Sukoharjo, Jateng itu.

Selain itu, komitmen Pemerintah harus konsisten dan mendukung program kerja BUMN. Salah satu contohnya, niat Pemerintah mengurangi angka backlog harus sejalan dengan anggaran yang mencukupi yang dialokasikan untuk KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Terlebih lagi, kalau mau mengurangi angka backlog tapi anggaran untuk KPR melalui FLPP hanya cukup 100 ribu rumah, ya namanya niat mengurangi backlog itu hanya di mulut saja. Misalnya yang lain, mau menyetop impor gula tapi pabrik gula tidak diberikan PMN untuk peremajaan pabrik, seperti permesinan maupun perangkat keras yang lain, sama saja tidak mau menyetop impor gula," kata Toha menjelaskan.

"Tata kelola perusahaan yang bersih (clean corporate governance), dan baik (good corporate gorvernance), sesuai Key Performance Indikator (KPI), dan bebas dari korupsi," tandas Toha (bam)
DPRKementerian BUMN
Berita Terkait
  • Senin, 13 Apr 2026 06:49

    Terkait Kerusuhan Di Panipahan, Anggota DPRD Dapi Rohil Dodi Saputra Minta Polisi Tindak Tegas Narkoba

    Rohil - Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hilir (Rohil) Dodi Saputra SH, angkat bicara terkait terjadinya kerusuhan di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kelurahan Panipahan pada beberapa hari yang lalu."Saya me

  • Rabu, 15 Okt 2025 06:11

    Ketua DPRD Inhil Dukung Komitmen Kemitraan Pemerintah dan Wartawan

    TEMBILAHAN â€" Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Iwan Taruna, menyatakan dukungannya terhadap komitmen kemitraan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

  • Jumat, 05 Sep 2025 09:31

    Masyarakat Desa Sumber Jaya Antusias Hadiri Reses Anggota DPRD Kuansing Firman Rendiansyah, untuk Menyampaikan Aspirasi

    TELUK KUANTAN-Ratusan masyarakat menghadiri  reses  Firman Rendiansyah, S.Psi ,Anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing)  yang dilaksanaka

  • Selasa, 10 Sep 2024 06:51

    35 Anggota DPRD Kuansing Dilantik, Ketua DPRD Sementara H. Juprizal,SE,M,Si dan Wakil Ketua 1 Sementara dijabat oleh Syafriadi,SE

    TELUK KUANTAN- Pengucapan sumpah dan janji  serta pelantikan anggota Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) periode 2024-2029 berlangsung lancar, Senin (9/

  • Rabu, 03 Jul 2024 06:50

    Minus Satu Anggota Dewan Tidak Hadir, Agenda Rapat Paripurna DPRD diubah Karena Tidak Kourum

    TELUK KUANTAN- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dengan agenda pendapat akhir DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan RancanganPera

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak